Bawaslu Sulut Gelar Rapat Koordinasi Bina Kelola Administrasi Keuangan

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara serta Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara bersama peserta Rakor.

Sulut24 - Manado, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam rangka tindak lanjut hasil review BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan Audit Pengawas Internal BAWASLU Republik Indonesia, Senin (16/9/2019) di Best Western Hotel Manado.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Herwyn J. H Malonda. Pada sambutannya, Malonda mengatakan bahwa Bawaslu telah sukses dalam melaksanakan tugas Pengawasan Pemilu 2019. Dan Kesuksesan kinerja tersebut harus dibarengi dengan kesuksesan pengelolaan keuangan.

"Semua stakeholder telah memberikan apresiasi terhadap kinerja kita (red, Bawaslu) dalam melaksanakan tugas Pengawasan Pemilu. Maka saya berharap agar pengelolaan keuangan juga harus sukses," ujar Malonda.

Lebih lanjut Malonda meminta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota terutama Sekretariat selaku pengelola keuangan agar memperhatikan masukan dan perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Internal (PI) Bawaslu maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut.

"Paling tidak catatan-catatan yang disampaikan oleh BPKP dan PI untuk diperhatikan," tegas Malonda yang juga selaku Kordinator Divisi SDM Organisasi.

Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Mustarin Humagi dalam arahannya, berharap dengan adanya kegiatan tersebut kiranya dapat mempermudah Pengelolah Keuangan dalam proses mempersiapkan seluruh administrasi keuangan dalam menghadapi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kegiatan ini sangat baik bagi kita semua, terutama bagi Pengelola Keuangan," tutur Humagi.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Anggota Bawaslu Sulut yang membidangi Divisi Hukum Data dan Informasi Supriyadi Pangellu.

Mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud  ini, menegaskan kepada seluruh Pengelola Keuangan agar dalam bertindak harus selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk mencapai suksesnya pengelolaan keuangan di Lembaga kita tentunya Bapak dan Ibu tetap meletakkan Regulasi pada porsi utama. Apakah itu Undang-Undang, Perpres, Permenkeu, Perbawaslu atau PerSekjen," tegas Pangellu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Grety Tuturoong meminta kepada Seluruh Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan seluruh dukungan administrasi menjelang Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulut.

"Dalam empat tahun berturut-turut Bawaslu mendapat Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP). Ini tentunya menjadi motivasi kita selaku pengelolah keuangan untuk mengelola secara akuntabel dan terbuka," kuncinya.

Kegiatan ini berlangsung hingga Rabu (18/09/) dan dihadiri oleh masing-masing Kordinator Divisi SDM Organisasi dan DATIN, Kordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.
(AG)