Raker Bersama Menteri KKP, SBANL : Industri Perikanan Harus Tumbuh Kembali di Sulut
Sulut24.com, MINSEL - Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Stefanus B.A.N Liow, M.A.P atau yang lebih akrab disapa SBANL mengharapkan, sektor industri perikanan segera tumbuh kembali di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Ini perlu segera diupayakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan wilayah.
Hal ini dikemukakan oleh Senator SBANL saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komite II DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Wahyu Sakti Trenggono, MM, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (18/01/2022).
Raker digelar guna membahas program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Tahun 2022 di daerah.
Raker juga bertujuan untuk mengetahui prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022.
Raker dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI masing-masing Dr. Ir. Abdullah Puteh, Bustamin Zainudin, S.Pd, MH, dan Lukky Semen, SE.
Menteri Trenggono turut didampingi Sekretaris Jenderal bersama Pejabat Eselon I dan II di jajaran KKP RI.
Dalam Raker tersebut, Senator SBANL meminta KKP menaruh perhatian dalam mengatasi praktek pencurian ikan di perairan Indonesia.
Persoalan lainnya di daerah yang juga perlu segera diatasi dan harus menjadi atensi, yakni nelayan masih sulit dan atau belum terjangkau dalam mendapatkan bantuan sarana prasarana infrastruktur.
"Belum semua nelayan mendapatkan asuransi jiwa serta akses permodalan usaha dan informasi. Biaya solar juga masih tinggi," sorot Senator asal Amurang yang juga akrab disapa Bung Stefa ini.
Menanggapi permintaan Senator SBANL, Menteri KKP RI Wahyu Sakti Trenggono ternyata juga menghendaki industri perikanan dapat tumbuh kembali.
Dalam forum Raker itu, Trenggono memaparkan berbagai kebijakan strategis KKP, antara lain kebijakan penangkapan terukur dengan menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional.
Kebijakan penangkapan terukur diharapkan dapat memacu kesejahteraan masyarakat/nelayan, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan juga sangat penting adalah keberlanjutan ekologi.
"Selain penangkapan terukur, terobosan lainnya yakni kebijakan pengembangan budidaya perikanan berbasis ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal," jelas Menteri Trenggono.
Merespon lagi permintaan Senator SBANL dan senator lainnya dari berbagai provinsi, Menteri Trenggono menjelaskan kegiatan prioritas KKP Tahun 2022 di daerah.
"Antara lain bantuan untuk nelayan, bantuan untuk pembudidaya ikan, bantuan untuk pengolah/pemasar, dan bantuan untuk masyarakat pesisir," ungkap mantan Wakil Menteri Pertahanan RI ini. (Simon)
