Soal Wacana Penundaan Pemilu, Senator SBANL Ingatkan Jangan Menguras Energi Masyarakat
Sulut24.com, MAKASSAR - Saat ini berkembang isu-isu aktual di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diantaranya wacana Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu), Perpanjangan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), Revitalisasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Kualitas Demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Ir. Stefanus B.A.N Liow, M.A.P mengatakan, isu-isu tersebut meskipun bagian dari dinamika demokrasi, tetapi apabila tidak disikapi secara arif, maka akan menguras energi masyarakat.
"Selain itu, juga dapat melemahkan kesepakatan-kesepakatan bangsa yang sudah terumuskan dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tandas Liow saat tampil sebagai narasumber Lokakarya bertajuk "Merancang Strategi Implementasi Empat Pilar MPR RI".
Hajatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan TALI Foundation tersebut, digelar di Hotel Santika Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (11/03/2022). Kegiatan ini berlangsung hingga Minggu (13/03/2022).
Peserta lokakarya terdiri dari kalangan akademisi, pengurus Ormas dan Kepemudaan di Provinsi Sulsel.
Liow mengingatkan, masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan akibat melambungnya harga sejumlah bahan pokok.
Masyarakat di berbagai daerah saat ini mengeluh kekurangan stok pupuk, minyak goreng, gula dan bahan pangan lainnya. Minyak goreng, misalnya, saat ini susah didapat di pasar dan swalayan.
"Kalaupun ada, harganya mencekik leher. Karena itu, tolong jangan bebani lagi masyarakat dengan isu-isu politik yang berpotensi menguras banyak energi masyarakat," tandas lelaki asal Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang akrab disapa SBANL ini.
Anggota DPD RI/MPR RI yang juga akrab disapa Bung Stefa ini menambahkan, sesuai konstitusi negara, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Presiden dan Wapres RI.
Konstitusi negara menegaskan pula, Presiden dan Wapres RI memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Artinya, hanya dibatasi dua kali saja menjabat Presiden dan Wapres," terang Wakil Daerah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut) ini.
Terkait Implementasi Empat Pilar MPR RI, Senator SBANL mencatat berbagai tantangan dan kompleksitas permasalahan bangsa, seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di era globalisasi, era digital dan bonus demografi, bahkan masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dan pergumulan tersendiri untuk mengoptimalkan dan menguatkan implementasi Empat Pilar MPR RI di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Upaya penguatan implementasi Empat Pilar MPR RI secara efektif dan solutif harus dilakukan, agar kehidupan masyarakat menjadi harmonis, adil dan sejahtera. Serta nilai-nilai luhur dari norma, budaya, dan tradisi dari kearifan lokal tetap lestari dan terjaga dengan baik," pungkas mantan Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM ini.
Selain Senator SBANL, tampil juga sebagai narasumber yakni Anggota MPR RI Drs. Tanzil Linrung (Sulsel), H.M Syukur, SH, MH (Jambi), Ir Darmansyah (Bangka Belitung), Arnizah, SE, MM (Sumatera Selatan) dan dr. Asyera, M.Kes (NTT).
Sedangkan narasumber dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr. Syamsuri Rahim, M.Si dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dan Dr. Samsul Alam, M.Si. (Simon)
