Gubernur Yulius Jawab Kekhawatiran PHK Massal, Ini Strategi Sulut
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus (Foto: Sulut24/fn)
Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 jadi panggung Gubernur Sulut memperkuat sinergi pemerintah, pengusaha, dan buruh demi kesejahteraan bersama.
Sulut24.com, MANADO - Pada peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay
menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir pada kegiatan peringatan hari buruh termasuk jajaran Forkopimda, TNI-Polri, Pemerintah Kota Manado, serikat pekerja, pengusaha, dan para buruh.
Gubernur Yulius menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebagai kunci menghadapi tantangan ekonomi global.
“Salah satu kebijakan konkret yang kami ambil adalah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya,” ungkap Yulius. Kenaikan ini didasari pertumbuhan ekonomi Sulut yang mencapai 5,39% dan inflasi yang terkendali.
Tak hanya itu, Pemprov Sulut juga menerapkan kebijakan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 2% untuk sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik khusus, guna menciptakan keadilan upah di berbagai sektor industri.
Gubernur juga menyoroti kekhawatiran akan PHK massal yang terjadi di sejumlah daerah. Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya menggandeng kepolisian dan asosiasi pengusaha dalam mekanisme mediasi yang mengedepankan prinsip kekeluargaan.
“Kolaborasi ini penting untuk deteksi dini dan pencegahan PHK,” tegasnya, Kamis (1/5) di Aula Kantor Walikota Manado.
Pemerintah juga terus mendorong program pelatihan vokasi melalui Dinas Tenaga Kerja, guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja Sulut agar siap bersaing di era digitalisasi industri.
Kepada kalangan pengusaha, Gubernur Sulut mengajak untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis tanpa mengabaikan hak-hak pekerja.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulut akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif, seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja.
“Semoga peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi kita dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya. (fn)