Godfried Timpua Angkat Bicara Soal Kisruh APBD Perubahan Talaud

Godfried Timpua (Foto: ist)

Mantan legislator ingatkan risiko hukum dan kerugian bagi masyarakat jika pembahasan tidak segera tuntas.

Sulut24.com, TALAUD – Godfried Timpua, politisi sekaligus mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2014–2019, angkat bicara terkait belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Ia menilai kisruh dalam pembahasan anggaran tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan merugikan masyarakat.

Timpua mengatakan pembahasan APBD Perubahan seharusnya melalui tahapan formal, namun proses itu terhambat hingga menimbulkan kebuntuan. 

“Demi kepentingan daerah, perlu dicari solusi agar kisruh ini dapat diselesaikan. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan valid,” ujarnya, Sabtu (4/10).

Menurutnya, kegagalan pengesahan APBD Perubahan akan membuat berbagai program yang seharusnya berjalan pada triwulan terakhir tahun ini tidak bisa dilaksanakan. 

“Jika tetap dipaksakan, konsekuensinya berat, baik secara hukum maupun administratif,” tegasnya.

Secara regulasi, pemerintah daerah akan kembali menggunakan APBD Induk 2025 sebagai dasar pelaksanaan program. Namun, Timpua menyebut langkah itu tidak menguntungkan masyarakat. 

“Secara politik hal ini justru mengorbankan kepentingan rakyat. Semangat membangun daerah akhirnya terabaikan,” katanya.

Ia menilai kondisi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan DPRD. 

“Dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan agar persoalan ini tidak berdampak lebih luas. Harapannya, para pemimpin daerah dapat menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” pungkas Timpua.

APBD Perubahan biasanya memuat penyesuaian belanja daerah untuk tiga bulan terakhir tahun anggaran, termasuk program infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan sosial. Kegagalan pengesahan dokumen ini berpotensi menghambat realisasi anggaran pembangunan di Talaud. (ep)