100 Titik Dapur MBG di Cilacap Diduga Fiktif, Ada yang Terdaftar di Tengah Kuburan dan Hutan
Ilustrasi (AI-generated image/Sulut24.com)
Sebanyak 100 titik SPPG program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cilacap terungkap diduga fiktif usai verifikasi lapangan. Lokasi terdaftar di sawah, hutan, hingga kuburan.
Sulut24.com, CILACAP - Seratusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat dalam sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diduga fiktif. Temuan mengejutkan itu terungkap setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah melakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi-lokasi yang sebelumnya diajukan sebagai titik pendirian dapur MBG.
300 Titik Terdaftar, 100 di Antaranya Tak Berbekas
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa dari lebih dari 300 titik yang terdaftar dalam sistem, sepertiga di antaranya tidak memiliki bangunan maupun fasilitas apapun saat didatangi petugas.
"Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun," kata Ammy, Senin (22/6/2026), seperti dikutip dari Kompas.com.
Lokasi Terdaftar di Sawah, Hutan, hingga Kuburan
Lebih jauh, Ammy menyebut sebagian besar lokasi fiktif tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap dan berada di tempat-tempat yang sama sekali tidak layak dijadikan dapur operasional MBG.
Ada yang berlokasi di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius soal mekanisme verifikasi awal dalam proses pendaftaran titik SPPG, serta potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran yang selama ini berjalan.
Portal Pendaftaran Titik SPPG Baru Ditutup Sementara
Sebagai respons atas temuan tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama tim terkait memutuskan menutup sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG baru di wilayah itu, sambil menunggu proses investigasi lebih lanjut.
Langkah ini dinilai perlu untuk mencegah bertambahnya titik-titik bermasalah yang dapat merugikan program nasional MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (fn)
