Godfried Timpua Soroti Etika Kritik dan Kepercayaan Publik dalam Demokrasi
Godfried Timpua (Foto: ist)
Tokoh Masyarakat Talaud Soroti Pentingnya Kritik Berbasis Fakta dan Transparansi Pemerintah.
Sulut24.com, TALAUD - Pengawasan dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik dinilai perlu disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta dan data, serta tidak bergeser menjadi serangan politik yang menyeret persoalan pribadi.
Pandangan tersebut disampaikan Godfried Timpua Tokoh Masyarakat Talaud mantan Anggota DPRD Talaud dalam pernyataannya “Suara Kritis, Etika, dan Kepercayaan Rakyat.”
Timpua mengatakan keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan kebijakan kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Menurut dia, keterbatasan informasi dan tidak tersedianya ruang komunikasi yang sehat dapat membuka ruang bagi munculnya prasangka dan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Jika dibiarkan, prasangka dapat berkembang menjadi provokasi yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan,” tulis Timpua, Kamis (17/9/2026).
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi, dialog, dan komunikasi publik. Di sisi lain, masyarakat dan kekuatan politik di luar pemerintahan dinilai memiliki hak untuk melakukan pengawasan, menyampaikan kritik, serta memberikan koreksi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.
Menurut Timpua, kritik dan pengawasan seharusnya diarahkan pada substansi penyelenggaraan pemerintahan, antara lain kebijakan publik, penggunaan anggaran, kinerja, dan keputusan yang berdampak terhadap masyarakat.
Ia mengingatkan agar fungsi kontrol tersebut tidak berubah menjadi upaya untuk merongrong pemerintahan melalui serangan politik tanpa batas, terlebih jika telah memasuki ranah pribadi.
“Dalam membangun narasi politik, moral dan etika harus ditempatkan lebih tinggi daripada ambisi dan kepentingan kelompok,” ujarnya dalam tulisan tersebut.
Timpua juga menekankan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut, menurut dia, tetap perlu disampaikan dengan menjaga martabat dan tanggung jawab publik.
Ia merumuskan tiga prinsip yang dinilai penting dalam menyampaikan kritik. Pertama, kritik dapat disampaikan secara tegas, tetapi harus didukung fakta dan data. Kedua, perbedaan pendapat dapat berlangsung tajam, tetapi tidak boleh menghilangkan martabat. Ketiga, kekuasaan dapat dikoreksi, tetapi koreksi semestinya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Timpua kemudian mengingatkan bahwa kekuatan sebuah institusi tidak selalu berhadapan dengan tantangan dalam bentuk serangan terbuka. Menurut dia, persoalan yang berlangsung secara perlahan juga dapat memengaruhi ketahanan sebuah institusi apabila tidak ditangani dengan baik.
Ia mengajak seluruh pihak dalam kehidupan demokrasi untuk tidak berlomba menjadi pihak yang paling keras atau paling ramai dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, menurut Timpua, perbedaan dan kritik perlu dikedepankan dengan sikap yang bermartabat.
“Sebab rakyat tidak hanya menilai apa yang kita perjuangkan, tetapi juga bagaimana cara kita memperjuangkannya,” tulisnya.
Pandangan tersebut menempatkan etika komunikasi politik, keterbukaan pemerintah, serta fungsi pengawasan masyarakat sebagai bagian yang saling berkaitan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. (Ezra)