Dari Bantahan hingga Rompi Jingga: Jejak Kasus Dana Media Kominfo Sulut - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Dari Bantahan hingga Rompi Jingga: Jejak Kasus Dana Media Kominfo Sulut

Tersangka SL saat ditahan oleh penyidik Polda Sulut (Foto: ist)

Berawal dari Pemeriksaan Oktober 2024, Steven Liow Dicecar Soal Kerja Sama Media. 

Sulut24.com, MANADO - Polda Sulawesi Utara menahan mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut SL bersama mantan Kepala Bidang Kominfo CI dalam perkara dugaan korupsi dana media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Penahanan dilakukan pada Kamis (22/10/2026) setelah keduanya menjalani pemeriksaan di Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sulut.

Keduanya ditahan berkaitan dengan perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana media tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan kerugian negara mencapai Rp7,5 miliar. 

Kedua tersangka memenuhi panggilan penyidik pada Kamis pagi pukul 09.00 Wita dan keluar mengenakan rompi jingga sekitar pukul 17.45 Wita. Keduanya langsung digiring ke rumah tahanan Polda Sulut untuk menjalani penahanan selama 21 hari ke depan. Penyidik membenarkan penahanan dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Proses Hukum Berjalan Sejak 2024

Pemeriksaan terhadap SL telah berlangsung sejak lama. Pada 29 Oktober 2024, SL yang saat itu menjabat Kadis Kominfo diperiksa Subdit Tipidkor terkait kerja sama media tahun 2023 hingga 2024. Kepada wartawan, ia menyebut hasil sampel BPK atas kerja sama media di Pemprov Sulut tidak menemukan temuan.

CI diperiksa sebagai saksi pada 15 Mei 2025, saat menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulut. Perkara kemudian naik ke tahap penyidikan. Steven kembali diperiksa pada 22 Agustus 2025 sebagai mantan Kadis Kominfo.

Sebelum berstatus tersangka, SL berulang kali membantah adanya penyimpangan. Ia menyatakan bersyukur karena pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI tidak menemukan kerugian negara.

Anggaran publikasi media yang dikelola Dinas Kominfo pada periode itu tercatat sebesar Rp15 miliar. Dengan demikian, Rp7,5 miliar merupakan nilai kerugian negara yang disebutkan penyidik, bukan total anggaran.

Penyidik belum membuka konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, maupun peran masing-masing tersangka. Kedua tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (fn)