LMPP Bersama Lemhanas Bahas Isu Bela Negara Dan Perbatasan - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

LMPP Bersama Lemhanas Bahas Isu Bela Negara Dan Perbatasan

Suasana diskusi LMPP dan Lemhanas (Foto: Dok LMPP)

Sulut24.com - Jakarta, Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) bersama tim pengkaji Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menggelar dialog di markas besar LMPP Gedung Fuyinto Centre Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2020). 

Dalam diolog tersebut pihak Lemhanas yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Kausar Ali Saleh bersama pengurus pusat LMPP membahas hal-hal terkait bela negara, ketahanan pangan dan kawasan perbatasan. 

Dalam dialog tersebut ketua umum LMPP Yusak Regar menyampaikan harapannya agar kedepan para kader LMPP dapat dilibatkan dalam program bela negara dan program strategis bersama Lemhanas. 

Selain itu Regar juga menyampaikan program prioritas untuk menunjang ketahanan pangan nasional melalui upaya perintisan pertanian Sorgum yang akan di bangun di Sumatera Utara sebagai pilot project awal. 

Pada kesempatan yang sama perwakilan LMPP Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah LMPP Sulut Jerry Bambuta menyampaikan berbagai hal terkait masalah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. 

Menurutnya, kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait wilayah perbatasan khususnya Indonesia-Filipina masih memerlukan integrasi. 

Selain itu, Bambuta juga menyinggung terkait masalah “stateless” para warga perbatasan Indonesia yang berada di sekitar wilayah Mindanao Selatan. 

"Masyarakat pesisir yang didominasi oleh nelayan masih sangat membutuhkan stimulan kebijakan untuk membangun kemandirian ekonomi yang konkrit dan juga urgensi optimalisasi jaringan telekomunikasi di kawasan perbatasan yang berperan sebagai salah satu medium inovasi dan investasi lokal," tuturnya. 

Ketua Mada Maluku Utara Said Amir (Kiri), Tim pengkaji Lemhanas Prof. Dr. H. Kausar Ali Saleh (Tengah) dan Sekretaris Daerah LMPP Sulut Jerry Bambuta (Kanan) (Foto: Dok LMPP)

Ia menambahkan bahwa tiga wilayah kabupaten terluar yang berbatasan dengan Filipina yaitu Kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro wajib memiliki konsep kebijakan kawasan perbatasan yang terintegrasi dalam aspek “security” (pengawasan keamanan) dan “prosperity” (pemerataan kesejahteraan masyarakat perbatasan). 

"Sehingga hak perlindungan dan pemberdayaan sebagai warga negara tetap bisa dinikmati oleh setiap komponen masyarakat perbatasan," pungkas Bambuta.

Melanjutkan dialog tersebut, Waketum LMPP bidang hubungan antar lembaga dan bina mitra, Abdul Rohim Nasution menuturkan agar kedepannya Mada Sulut bisa mempelopori seminar dan lokakarya regional terkait kajian kawasan perbatasan dan bermitra dengan Lemhanas serta para pakar-pakar dalam kajian perbatasan.

Dia juga berharap agar nantinya para stakeholders yang terkait dengan kawasan perbatasan yang ada di Sulawesi Utara juga turut dilibatkan dalam seminar terkait wilayah perbatasan.

Diakhir dialog tersebut, Prof. Dr. H. Kausar Ali Saleh sebagai bagian dari tim pengkaji Lemhanas menyambut baik segala usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh pihak LMPP.  

Dia menuturkan bahwa Lemhanas siap bermitra dengan LMPP dalam menggagas dan mendorong konsep kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterahkan semua lapisan masyarakat. 

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. H. Kausar Ali Saleh juga didaulat untuk menjadi bagian dari dewan pembina Laskar Merah Putih Perjuangan. (Fn)