Tiket Kapal Ludes, Transportasi Laut Talaud–Manado Kian Tertekan
Suasana antrian penumpang di loket tiket KM. Gregorius (Foto: Sulut24/ep)
Tiket ludes hingga Kamis, warga desak penambahan armada kapal untuk atasi lonjakan penumpang dan gangguan distribusi logistik.
Sulut24.com, TALAUD - Antrean panjang dan desak-desakan calon penumpang terjadi di loket kapal KM Gregorius di Melonguane dan Beo pada Senin (4/8), menyusul membludaknya penumpang rute Talaud–Manado. Saat ini, KM Gregorius merupakan satu-satunya kapal penumpang yang melayani rute tersebut.
Tiket keberangkatan untuk hari Selasa dan Kamis sudah habis terjual.
“Tiket hanya tersisa untuk hari Jumat dan Sabtu,” ujar Moldy, salah satu calon penumpang, kepada Sulut24.com.
Aparat kepolisian terlihat berjaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi konflik akibat gesekan antarpenumpang. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat karena minimnya jumlah armada yang beroperasi tidak sebanding dengan tingginya mobilisasi warga.
Distribusi logistik, khususnya bahan pokok, turut terdampak. Beberapa warga mengeluhkan naiknya harga beberapa barang di pasar lokal.
“Pasokan barang jadi lambat, beberapa harga barang naik,” kata Rina, warga yang ikut mengantri untuk membeli tiket.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk segera melakukan negosiasi penambahan armada kapal.
“Penambahan kapal sangat mendesak untuk menjamin konektivitas dan stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan,” ujar Nando salah seorang warga Talaud.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tengah mengupayakan penambahan armada rute Manado-Talaud dan sebaliknya.
Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah usai melakukan pertemuan dengan KSOP Kelas III Manado beberapa waktu lalu, menyampaikan komitmennya untuk segera mengupayakan penambahan armada kapal Talaud-Manado dan sebaliknya.
Wilayah Kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan Indonesia yang bergantung pada transportasi laut sebagai jalur utama mobilitas warga dan distribusi barang. Keterbatasan armada kapal dinilai berpotensi menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. (ep)