BLT Dana Desa Bermasalah, Warga Desak DPRD Turun Tangan - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

BLT Dana Desa Bermasalah, Warga Desak DPRD Turun Tangan

Ilustrasi (Gambar via wartareformasi.com)

Sulut24.com, SANGIHE - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 di sejumlah kampung di Kepulauan Sangihe dinilai bermasalah.

Hal ini mengemuka ketika warga dari berbagai kampung mengeluhkan penyaluran BLT-DD yang dianggap bermasalah karena sebagian warga kini tak bisa menerima akibat nama yang hilang dari daftar penerima.

Sebagian lainnya juga mengeluhkan tak menerima BLT-DD secara rutin, bahkan kata warga, daftar penerima BLT-DD diatur sepenuhnya oleh Kapitalaung tanpa mengindahkan regulasi yang mengatur tentang syarat - syarat penerima termasuk mekanisme Penyaluran BLT Covid-19 dari Dana Desa.

Lihat saja yang terjadi di salah satu kampung di kecamatan Manganitu. BLT-DD yang bermasalah sejak pertengahan tahun lalu hingga hari ini belum terselesaikan. 

"Meski telah diperiksa oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, namun persoalan BLT kampung Taloarane sepertinya belum tuntas. Masih banyak tunggakan BLT yang belum diserahkan ke warga penerima," tutur Engel Simon warga Taloarane.

Persoalan lainnya juga dikeluhkan sejumlah warga Kampung Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng. Kepada Sulut24.com warga membeberkan, penyaluran BLT-DD di kampungnya selalu menuai keluhan dan pro kontra. Pasalnya, sebagian warga menerima padahal tidak termasuk dalam kategori penerima. 

Daftar penerima, kata warga lainnya diduga seenaknya diutak - atik oknum aparat kampung sehingga penerima BLT-DD setiap kali pencairan selalu berubah - ubah.

"Penentuan nama penerima BLT juga diduga kuat tak melalui musyawarah kampung yang melibatkan perwakilan atau tokoh - tokoh masyarakat dan tokoh agama," urai warga Dalako Bembanehe.

Dengan kondisi ini, warga mendesak anggota DPRD Sangihe untuk turun tangan demi kepentingan warga. "Harapan kami, anggota Dewan bisa menindaklanjuti keluhan warga terutama kami yang ada di wilayah kepulauan," pinta salah satu perwakilan warga.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sangihe, Ferdy "Didi" Sondakh SE dihubungi media ini menyatakan, telah mendengar masalah - masalah menyangkut Penyaluran BLT-DD di sejumlah kampung. Legislator dari Fraksi PDIP ini meminta warga yang merasa dirugikan akibat ulang oknum - oknum di kampung bisa membuat pengaduan ke aparat hukum jika merasa ada tindak pidana apalagi mengarah ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, lanjutnya, jika ada warga yang akan menyampaikan permasalahannya ke DPRD, itu juga pasti akan ditindaklanjuti. 

"Saya sarankan warga melapor ke Kepolisian atau Kejaksaan jika melihat ada Indikasi Korupsi dalam penyaluran BLT, tapi, jika warga ke DPRD, kami juga sebagai wakil rakyat pasti akan menindaklanjutinya," Tegas Sondakh yang juga Koordinator Komisi I DPRD Sangihe ini. (Johan)