Ketua FKPT Sulut Sebut Lima Potensi Kerawanan Pada Pemilu 2024
Sulut24.com, MANADO - Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Utara Max Surya Togas menilai terdapat kerawanan yang perlu menjadi perhatian dan harus diantasipasi pada Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Togas menyusul dikeluarkannya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimana Sulawesi Utara menjadi Provinsi dengan IKP kedua tertinggi setelah Jakarta dengan skor 87,48.
Ketua FKPT Sulawesi Utara menyebut terdapat lima poin penting yang perlu menjadi perhartian karena dapat menciptakan kerawanan dan mempengaruhi jalannya Pemilu 2024 yaitu terkait integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu, selain itu, menurutnya pemberian edukasi kepada masyarakat agar benar-benar memahami esensi pemilu terutama bagi pemilih pemula merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian.
Tambahnya, penyelenggara pemilu bersama instansi keamanan juga perlu memperhatikan potensi polarisasi ditengah masyarakat, karena menurutnya polarisasi merupakan hal yang dapat memicu konflik.
"Polarisasi masyarakat pemilih itu bisa terjadi. Walaupun dalam satu rumah bisa-bisa ada orang brantem hanya karna beda pilihan, polarisasi perlu juga diperhatikan dan masyarakat harus mengerti bahwa ini hanya pesta demokrasi, jangan sampai membuat kotak-kotak seperti yang terjadi sebelumnya," ujar Togas.
Togas juga mengingatkan terkait pengawasan penggunaan media sosial, karena menurutnya media sosial memiliki dampak yang sangat besar ditengah masyarakat terutama pada Pemilu 2024.
"Hal ini sangat rentan, karena sekali klik satu detik langsung masuk ke siapa saja dan konten yang dibuat 80% dapat langsung mempengaruhi pikiran orang, sehingga orang terpengaruh dan nantinya dapat memicu konflik, apalagi sudah saling fitnah," tutur Togas.
Selain itu ketua FKPT Sulawesi Utara juga menyebut terdapat kerawanan yang berkaitan dengan terorisme dan paham radikal pada Pemilu 2024, yaitu adanya potensi penyusupan pada pilkada, pemilihan legislatif dan pilpres oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki idiologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Menurutnya pada tingkat pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengambil langkah untuk menolak partai-partai yang dinilai sudah terpengaruh dengan idiologi yang tidak sesuai dengan Pancasila sehingga partai-partai tersebut dibatalkan menjadi peserta pemilu.
"Namun ketika dibatalkan ada peluang-peluang bagi orang-orang dalam kelompok tersebut untuk masuk ke wilayah partai tertentu yang menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu kita tetap minilai calon-calon yang masuk dalam rangka mingikuti pemilihan legislatif, nanti akan dinilai di DCS apakah kandidat calon anggota legislatif bisa mengikuti pemilihan legislatif atau tidak. Karena itu DCS sangat penting bagi KPU untuk mengabil satu waktu yang cukup untuk mengevaluasi," ucapnya.
Togas pun berharap agar nantinya penyelenggaraan PFemilu 2024 dapat berjalan dengan aman.
“Kami berharap semua aman-aman saja, semoga kita peroleh orang-orang terbaik, baik di legislatif maupun eksekutif, pesta demokrasi tidak harus memicu konflik dan pertentangan karena semua bertujuan untuk kesejahtraan masyarakat,” tandas ketua FKPT Sulawesi Utara. (fn)