BPTD Kelas II Sulut Buka Posko Angleb
Suasana mudik lebaran 2024. (foto: ist)
Sulut24.com, MANADO – Balai Pengelola Tranportasi Darat ( BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) akan membuka posko Angkutan Lebaran (Angleb) bagi masyarakat yang akan pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah
Pembukaan posko angleb tersebut akan dipusatkan di Terminal Malalayang, Manado. "Kita sedang mematangkan persiapan membuka posko angleb untuk para penumpang yang akan mudik ke kampung halaman," kata Kepala BPTD Kelas II Sulut melalui kepala tata usaha, Hasmun Hamzah kepada sejumlah media, Selasa (11/3/2025).
Ditemui di ruang kerja, Hasmun mengatakan, pembukaan posko angleb merupakan program rutin setiap tahun. Pihaknya akan turun lapangan guna memantau persiapan pembukaan posko angleb tersebut.
“Jadi, semua kendaraan akan diatur di sana. Poskonya ada terminal Malalayang. Mungkin dalam waktu dekat kami akan turun meninjau persiapan posko. Sehingga saat penumpang akan mudik lebaran tidak terkendala dengan angkutan,” terangnya.
Untuk pembukaan posko Angleb 2025, pihak BPTD Kelas II Sulut mengaktualisasi skema kebijakan nasional yang sudah disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada seluruh pimpinan daerah secara nasional.
Skema kebijakan itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi secara virtual Menhub dan Mendagri bersama para pemimpin daerah pada awal pekan ketiga Februari lalu. Skema Angleb 2025 dimaksud terkait dengan pengaturan pergerakan masyarakat maupun pengaturan angkutan barang.
Dalam pertemuan tersebut, skema yang dibahas bersinggungan dengan Work From Anywhere (WFA). Sebab ada dua momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret - 1 April 2025.
Skema kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak. "Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran," kata Menhub Dudy.
Menhub mengharap dukungan pemerintah daerah seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.
Sementara Mendagri Tito meminta Kepada Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah berkoordinasi mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.
Mendagri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.(*/alfa)