Laut Luas, PAD Seret: Gubernur Sulut Heran Kemana Ikan Kita? - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Laut Luas, PAD Seret: Gubernur Sulut Heran Kemana Ikan Kita?

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Silvanus saat memberikan arahan pada rapat koordinasi dan sosialisasi  program tiga juta rumah (Foto: ist)

Dengan 72,5% wilayah berupa laut, Sulawesi Utara dinilai belum berhasil memaksimalkan potensi perikanan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sulut24.com, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, melontarkan kritik pedas terhadap minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor perikanan. Dalam sambutannya pada acara ekspor perdana komoditi tripang di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Sabtu (19/4), ia menyebut angka PAD sebesar Rp. 671 juta per tahun sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, mengingat luas wilayah laut Sulawesi Utara yang mencapai 72,5 persen dari total wilayah provinsi.

"PAD kita dari sektor perikanan sangat buruk, cuma Rp. 671 juta dalam satu tahun. Apa itu tidak menyedihkan?" ungkap Yulius. 

Menurut Gubernur, angka tersebut sama sekali tidak mencerminkan potensi luar biasa yang dimiliki daerah ini. 

“Kalau kemudian PAD kita segitu, terus kemana ikan kita? Kita tidak mendapat apa-apa. Ini sangat menyedihkan,” tegasnya.

Yulius mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan hal ini sebagai pelajaran dan momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulut. 

Ia menilai perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha perikanan untuk membangun ekosistem ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan menguntungkan daerah.

“Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita harus evaluasi, kenapa PAD kita sangat kecil di bidang perikanan, padahal laut kita sangat luas,” tambahnya.

Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi perikanan yang melimpah, terutama di wilayah perairan seperti Bitung, Sangihe, dan Talaud. Namun demikian, lemahnya sistem pendataan, regulasi yang tidak maksimal, hingga praktik perdagangan yang tak tercatat sering menjadi kendala utama dalam mendongkrak PAD dari sektor ini. (fn)