Sistem Parkir E-Money di Pelabuhan Manado Dinilai Tidak Sesuai Kondisi Sosial Masyarakat
Penerapan parkir berbasis e-money di Pelabuhan Manado menuai kritik karena dinilai tak mempertimbangkan kesiapan masyarakat kepulauan, serta berdampak pada penurunan pendapatan dan meningkatnya parkir liar.
Sulut24.com, MANADO - Kebijakan penerapan sistem parkir berbasis e-money di Pelabuhan Manado mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO), Ketua RAKO Harianto Nanga menilai mayoritas pengguna jasa pelabuhan Manado adalah warga kepulauan yang belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk memarkir kendaraan di luar area pelabuhan ketimbang menggunakan lahan parkir resmi.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi parkir belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi sosial ekonomi dan kesiapan masyarakat lokal. Penggunaan e-money untuk parkir di pelabuhan belum relevan bagi sebagian besar pengguna, khususnya mereka yang berasal dari wilayah kepulauan dan belum terbiasa dengan sistem transaksi non-tunai," ujar Harianto.
Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap tingkat pemanfaatan lahan parkir resmi. Tidak hanya menyebabkan penurunan jumlah kendaraan yang parkir secara legal, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan membebani masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.
Harianto menilai jika tarif parkir di pelabuhan, khusnya untuk kendaraan roda empat lebih mahal daripada bandara, masyarakat yang bergantung pada transportasi laut akan semakin terpinggirkan. Padahal, pelabuhan seharusnya menjadi sarana publik yang mendukung konektivitas antar pulau secara inklusif dan terjangkau.
Selain berdampak sosial, penerapan sistem parkir e-money juga menimbulkan potensi kerugian finansial. Dengan meningkatnya kendaraan yang parkir liar di sekitar pelabuhan, pendapatan dari retribusi parkir yang dikelola oleh Pelindo sebagai BUMN bisa menurun drastis.
"Parkir liar tidak hanya mengurangi pemasukan negara, tetapi juga menciptakan potensi kebocoran retribusi serta hilangnya pendapatan pajak. Lebih jauh lagi, kemacetan akibat parkir liar dapat mengganggu arus lalu lintas di kawasan pelabuhan, menghambat efisiensi distribusi barang dan mobilitas penumpang," jelasnya.
Harianto mengatakan bahwa penerapan sistem parkir digital memang menjadi bagian dari modernisasi pelabuhan. Namun, Ia berpandangan, kalau tanpa pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik pengguna jasa, kebijakan ini justru dapat menimbulkan resistensi dan kerugian di berbagai aspek.
Ia berharap pengelola pelabuhan dan pemerintah dapat melakukan kajian ulang serta melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Harianto menekankan pendekatan yang inklusif menjadi kunci agar sistem parkir e-money dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan aksesibilitas masyarakat dan kelancaran operasional pelabuhan. (fn)