Gubernur Yulius Selvanus Ungkap Strategi Awasi BUMD dan BLUD di Sulut
Foto bersama usai pertemuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI (Foto: Ist)
Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI, Gubernur Sulut tekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD dan BLUD
Sulut24.com, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Wisma Negara Gubernuran, Rabu (21/5).
Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa BUMD dan BLUD memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik.
“Pengawasan terhadap BUMD dan BLUD sangat krusial agar pengelolaan keuangan, aset, dan SDM berjalan sesuai aturan serta prinsip akuntabilitas,” ujar Gubernur Selvanus di hadapan rombongan Komisi II DPR RI.
Menurutnya, pengawasan yang kuat juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mendorong efisiensi, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh BUMD dan BLUD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Mekanisme pengawasan yang saat ini diterapkan, lanjut Gubernur, melibatkan audit keuangan, pemeriksaan internal, dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pengawas lainnya menjadi kunci efektivitas pengawasan.
Upaya peningkatan kualitas pengawasan juga dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui pelatihan, sosialisasi peraturan terbaru, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan monitoring kinerja.
“Dengan pengawasan yang ketat dan sistematis, kita berharap BUMD dan BLUD di Sulawesi Utara dapat terus berkembang dan memberikan layanan optimal bagi masyarakat,” tutup Gubernur.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pusat-daerah dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan pengawasan yang efektif, BUMD dan BLUD diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan. (fn)