LKPJ Dibahas Kritis, Gubernur Yulius Janji Perkuat Ketahanan Pangan hingga Transparansi APBD

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus (Foto: ist)

Mayjen TNI (Purn) Gubernur Sulut Yulius Selvanus apresiasi masukan Pansus DPRD, tegaskan komitmen untuk stabilisasi harga pangan, reformasi pengelolaan perikanan, dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sulut24.com, MANADO - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilakukan secara kritis dan konstruktif oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama perangkat daerah.

"Selaku Pemerintah Provinsi, kami sangat menghargai proses pembahasan LKPJ yang dilakukan secara komprehensif, kritis, dan konstruktif," ujar Gubernur Yulius dalam sambutannya, Senin (19/5). 

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan mencerminkan semangat kolektif untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas pembangunan di Sulawesi Utara.

Dalam sektor ketahanan pangan, Gubernur mengakui pentingnya menjaga stabilitas harga pangan pokok dan memperkuat cadangan pangan daerah. Menindaklanjuti rekomendasi Pansus, Pemprov Sulut akan meluncurkan gerakan pangan murah berbasis teknologi.

"Kami akan mengoptimalkan kerja sama dengan kabupaten/kota serta pelaku usaha demi menjamin ketersediaan pangan yang merata," tegas Yulius.

Terkait isu kelautan dan perikanan, Gubernur menyatakan perhatian serius atas kebijakan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715–716 dan Fisheries Management System (FMS). Pemerintah Provinsi berkomitmen menjadi mediator aktif antara pemerintah pusat dan nelayan lokal.

"Model pengelolaan perikanan yang lebih inklusif akan kami kembangkan dengan melibatkan semua stakeholder lokal," ungkapnya.

Dalam bidang keuangan daerah, transparansi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sorotan utama. Gubernur menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran demi memastikan proporsionalitas dan dampak langsung bagi masyarakat.

"Pemanfaatan teknologi digital akan kami perkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Pemprov juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama PT Bank SulutGo. Fokus diarahkan pada peningkatan likuiditas dan akses permodalan bagi UMKM melalui kerja sama lintas program pembangunan daerah.

"Kami ingin BUMD bukan hanya sebagai institusi bisnis, tapi juga sebagai motor pembangunan ekonomi daerah," tandas Gubernur. (fn)