Komisi IX DPR RI Sambangi Sulut, Bahas Ekonomi Tumbuh dan Program Kesehatan Gratis
Suasana rapat Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan Komisi IX DPR RI (Foto: Ist)
Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Manado disambut Gubernur Yulius Selvanus. Fokus pembahasan menyasar pertumbuhan ekonomi Sulut dan penguatan layanan kesehatan gratis.
Sulut24.com, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay dan jajaran pimpinan SKPD Pemprov Sulut, menerima kunjungan kerja (kunker) reses dari Komisi IX DPR RI yang digelar di Aula Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Senin (2/6/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Runtuwene, bersama jajaran anggota dewan lainnya. Gubernur Yulius menyampaikan apresiasinya atas kedatangan rombongan dan menyambut hangat kedatangan Komisi IX DPR RI di “Bumi Nyiur Melambai”.
“Kami mengapresiasi Komisi IX DPR RI dan mengucapkan selamat datang di daerah Nyiur Melambai Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius.
Dalam pertemuan itu, salah satu topik utama yang dibahas adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulut. Gubernur mengungkapkan, perekonomian Sulut terus menunjukkan tren positif. Beberapa sektor menjadi kontributor terbesar, di antaranya lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan.
“Kami optimistis, bersama semangat Bapak Presiden, target 7% pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 bisa tercapai. Ini akan dicapai dengan menggalakkan potensi sumber daya alam serta mengoptimalkan peran BUMD, BLUD, dan koperasi,” tegas Yulius.
Selain soal ekonomi, pertemuan tersebut juga membahas dukungan Pemprov Sulut terhadap pelaksanaan program kesehatan gratis. Yulius menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antar sektor, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan evaluasi berkala, dan membangun kolaborasi erat bersama BPJS Kesehatan.
Langkah ini dinilai penting dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memastikan jaminan sosial berjalan optimal. (fn)