Program Makan Bergizi Targetkan 82,9 Juta Penerima Manfaat hingga 2025
Deputi BGN, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo saat menyampaikan sambutan (Foto: Sulut24/fn)
Pemerintah pusat dan daerah dorong pelaksanaan MBG di wilayah 3T; Sulawesi Utara capai progres 80,09% dari total 226 SPPG
Sulut24.com, MANADO – Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta jiwa menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025. Program ini dilaksanakan melalui 30.000 dapur penyedia makan bergizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan anggaran sebesar Rp. 71 triliun.
Kunjungan kerja Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (18/6) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara menyoroti kemajuan dan tantangan pelaksanaan MBG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk pencapaian Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengoperasikan 12 dari total 226 SPPG dengan progres keseluruhan 80,09%.
“Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menyentuh pendidikan, pertanian lokal, UMKM, dan kelembagaan daerah,” kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, dalam sambutannya. “Kami berkomitmen menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu secara optimal.”
Menurut Mailangkay, rendahnya kesadaran akan pola makan sehat serta masih adanya kasus stunting dan gizi buruk menjadi tantangan utama yang coba diatasi melalui MBG.
Tenaga Ahli Madya Deputi V Kantor Staf Presiden, Brigjen TNI (Purn) Iriyanto, menambahkan bahwa salah satu hambatan utama adalah penentuan lokasi tepat untuk dapur MBG di daerah 3T.
“Pelaksanaan MBG tanpa dapur menjadi salah satu inovasi yang sedang dipertimbangkan untuk menjawab tantangan distribusi di daerah 3T,” ujarnya.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, sasaran utama MBG mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, termasuk santri dan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Deputi BGN, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, menyatakan bahwa keberadaan wakil kepala BGN yang berasal dari Sulut menjadi motivasi tambahan bagi daerah untuk mendukung pelaksanaan program.
BGN juga bekerja sama dengan BKKBN dalam pendistribusian MBG di lapangan. “Unit vertikal BKKBN dilibatkan, dan pendanaan pendistribusian ditangani oleh BGN,” jelas Nyoto.
Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan dan pengetahuan gizi, mengubah pola makan, menekan angka anak putus sekolah, serta mendorong penggunaan bahan pangan lokal. Di sektor ekonomi, MBG bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM, serta mengurangi beban masyarakat miskin.
Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN, Muhammad Risal S., mengingatkan bahwa menjadi mitra BGN tidak dipungut biaya.
“Kami sudah mem-blacklist 4 hingga 5 yayasan karena terbukti melakukan pungutan liar berdasarkan laporan masyarakat,” tegasnya.
Secara nasional, MBG akan dijalankan melalui 5.000 satuan pelayanan, dengan 1.542 unit dioperasikan langsung oleh BGN dan 3.458 unit oleh mitra pihak ketiga. Satu unit SPPG ditargetkan dapat melayani 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat.
Pemerintah berharap program ini menjadi pendorong utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif secara berkelanjutan. (fn)