Gibran Mundur, PMKRI Manado Desak Reformasi Pemilu dan Pengusutan Dugaan Maladministrasi
PMKRI Cabang Manado melalui Ketua Mikhael Umboh menyebut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai akumulasi persoalan legitimasi, hukum, dan etik sejak pencalonan pada Pemilu 2024. PMKRI mengkritik konflik kepentingan di MK serta kelemahan verifikasi dan pengawasan KPU–Bawaslu, sekaligus mendesak pengusutan dugaan maladministrasi, reformasi UU Pemilu dan UU MK, evaluasi administrasi pendidikan, pengisian jabatan wakil presiden secara transparan sesuai konstitusi, serta pengawalan supremasi hukum dan kepentingan rakyat.
Sulut24.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manado mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu dan lembaga negara setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026.
Ketua PMKRI Cabang Manado, Mikhael Umboh, mengatakan pengunduran diri tersebut menjadi momentum untuk menelusuri persoalan hukum, administrasi, dan etik sejak proses pencalonan pada Pemilu 2024. Menurutnya, pertanggungjawaban atas persoalan tersebut harus tetap berjalan meskipun Gibran telah meninggalkan jabatannya.
“Bagi kami, peristiwa ini bukanlah sekadar dinamika politik personal, melainkan akumulasi dari krisis legitimasi sistemik yang telah berakar sejak proses pencalonan pada Pemilu 2024 silam,” kata Mikhael dalam pernyataannya, Jumat (13/11/2026).
MPR RI menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026. Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Mikhael menegaskan, sikap PMKRI berpijak pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan hukum. Organisasi tersebut mengkritik penggunaan instrumen hukum dan lembaga negara untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan, yang dalam pernyataannya disebut sebagai praktik autocratic legalism.
Menurut PMKRI, praktik demikian berpotensi menyebabkan pembusukan kelembagaan atau institutional decay, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan legitimasi pemerintahan.
Soroti Putusan MK dan Konflik Kepentingan
PMKRI mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Mikhael mengkritik penambahan pengecualian persyaratan usia yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran. Dalam pandangan PMKRI, putusan tersebut menunjukkan persoalan batas kewenangan pengadilan dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Organisasi itu juga menyoroti keterlibatan Anwar Usman, Ketua MK saat itu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Gibran. PMKRI menghubungkannya dengan asas nemo judex in causa sua, yakni hakim tidak boleh mengadili perkara yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri.
Sebagai rujukan etik, PMKRI menyebut Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Melalui putusan tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik berat.
“Pengunduran diri ini menegaskan bahwa legitimasi moral dan administratif yang dibangun di atas fondasi konflik kepentingan tidak akan pernah kokoh berdiri,” ujar Mikhael.
Kritik KPU dan Bawaslu
Selain MK, PMKRI menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terutama terkait prosedur administratif, transparansi verifikasi pencalonan, serta pemeriksaan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti mengabaikan asas legalitas dan prosedur administratif seperti dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri dan transparansi verifikasi, yang kemudian berujung pada sanksi peringatan keras terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” kata Mikhael.
Kritik juga diarahkan kepada Bawaslu yang, menurut PMKRI, tidak menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi secara optimal dalam menjaga integritas pemilu.
“Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengalami kelumpuhan fungsi korektif (impotent oversight), mereduksi perannya sekadar menjadi stempel administratif alih-alih penjaga marwah integritas pemilu. Kelalaian sistemik ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan mencoreng sejarah demokrasi Indonesia,” tegasnya.
Menurut Mikhael, KPU seharusnya memastikan setiap tahapan pencalonan memenuhi asas legalitas dan kecermatan administratif. Sementara itu, Bawaslu dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara substantif agar persoalan dalam proses pencalonan dapat dikoreksi.
Soroti Putusan MA dan Pertanggungjawaban Administratif
PMKRI turut merujuk Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dalam kritiknya terhadap keabsahan administratif dokumen persyaratan pencalonan. Direktori Putusan MA mencatat perkara tersebut diputus pada 30 Oktober 2026 dengan amar mengabulkan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Dalam pernyataannya, PMKRI mempersoalkan penerbitan surat keterangan yang disebut hanya bertumpu pada dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Organisasi itu menuntut evaluasi terhadap kecermatan pejabat administrasi dalam memeriksa dasar penerbitan dokumen tersebut.
Mikhael berpendapat, selesainya pemilu dan pelantikan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan administratif maupun etik. Ia juga mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
PMKRI menafsirkan langkah tersebut sebagai strategi keluar secara konstitusional untuk menghindari proses pemakzulan yang lebih jauh. Namun, organisasi itu menegaskan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran prosedural dan etik.
Lima Tuntutan PMKRI Cabang Manado
Berdasarkan pandangan hukum, etik, dan keadilan sosial tersebut, PMKRI Cabang Manado Santo Thomas Aquinas menyampaikan lima tuntutan dan sikap berikut:
Mendesak penegak hukum dan lembaga pengawas etik, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak yang diduga melakukan maladministrasi dan rekayasa regulasi sejak tahapan pemilu 2023–2024. PMKRI menegaskan, impunitas terhadap pelanggaran konstitusi akan menjadi preseden buruk bagi masa depan Republik.
Menuntut DPR RI dan pemerintah segera melakukan evaluasi serta reformasi menyeluruh terhadap kedua undang-undang tersebut untuk menutup celah konflik kepentingan, memperketat verifikasi administratif, dan menjamin independensi lembaga penyelenggara pemilu.
Mendesak evaluasi terhadap tata kelola serta verifikasi administrasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan kementerian yang berwenang menerbitkan surat keterangan terkait. PMKRI mempersoalkan penerapan asas kecermatan dalam penerbitan keputusan tata usaha negara yang disebut hanya didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Mendorong MPR RI dan Presiden menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara transparan, akuntabel, dan bebas dari transaksi politik demi menjamin stabilitas nasional serta kepentingan rakyat.
Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, serta kader PMKRI di seluruh Indonesia untuk terus mengawal reformasi jilid kedua, menjaga supremasi hukum, dan memastikan orientasi kekuasaan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan oligarki. (fn)