Ketua APPSI Manado Minta Pedagang Hormati Proses Hukum Kasus PD Pasar, Sebut Tata Kelola Era AARS Lebih Baik - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Ketua APPSI Manado Minta Pedagang Hormati Proses Hukum Kasus PD Pasar, Sebut Tata Kelola Era AARS Lebih Baik

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Manado, Harianto Nanga (Foto: ist)

Ketua APPSI Kota Manado Harianto Nanga meminta pedagang menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi PD Pasar Manado. Ia menilai tata kelola keuangan di era AARS mengalami perbaikan melalui sistem elektronik dan peningkatan akuntabilitas perusahaan.

Sulut24.com - Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Manado, Harianto Nanga, meminta seluruh pedagang pasar tetap tenang dan menghormati proses hukum terkait penetapan Direktur Utama PD Pasar Manado, Lucky Senduk, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Manado.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara pada Jumat (13/11/2026).

Harianto menegaskan, pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan para pedagang agar tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya pembuktian melalui proses peradilan.

"Kita harus menghormati proses hukum. Penetapan tersangka bukan berarti seseorang sudah dinyatakan bersalah. Masih ada proses pembuktian, sehingga asas praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung tinggi," ujar Harianto, Selasa (17/11/2026). 

Di sisi lain, Harianto memberikan pandangannya terkait perkembangan manajemen dan tata kelola keuangan PD Pasar Manado selama pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Andrei Angouw dan Richard Sualang (AARS).

Menurutnya, terdapat sejumlah perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. Salah satunya melalui penerapan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi secara elektronik serta adanya laporan keuntungan perusahaan.

"Kalau kita melihat dari sisi manajemen dan pengelolaan keuangan, di era AARS sudah ada perbaikan. Pengelolaan keuangan mulai terintegrasi dengan sistem elektronik dan perusahaan sudah bisa mencatatkan keuntungan, meskipun nilainya belum besar," ungkapnya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan periode kepemimpinan wali kota sebelumnya yang menurut penilaiannya belum menunjukkan keuntungan perusahaan maupun jejak pelaporan keuangan yang memadai.

Harianto menilai, penetapan tersangka dalam perkara ini juga harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum sekaligus momentum pembenahan tata kelola perusahaan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.

"Ini harus kita hormati sebagai bagian dari proses hukum dan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola PD Pasar ke depan," katanya.

Lebih lanjut, APPSI Kota Manado berharap persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak menggeser perhatian pemerintah terhadap kepentingan utama para pedagang pasar. Menurut Harianto, PD Pasar harus semakin mengutamakan pelayanan yang humanis, profesional, dan akuntabel.

Ia menegaskan, pedagang pasar memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan salah satu fondasi perekonomian Kota Manado.

"PD Pasar harus lebih berpihak kepada pedagang. Pelayanan harus humanis, pengelolaan harus profesional dan akuntabel, karena pedagang pasar merupakan embrio perekonomian Kota Manado," tegasnya.

Terkait perkembangan tersebut, Harianto juga berharap Wali Kota Manado melakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen PD Pasar guna memastikan keberlangsungan pelayanan dan pembenahan perusahaan daerah.

Ia meminta para pedagang tidak terpancing oleh situasi maupun berbagai informasi yang berkembang, serta tetap menjalankan aktivitas perdagangan seperti biasa.

"Kami berharap Wali Kota melakukan evaluasi terhadap manajemen PD Pasar. Kepada teman-teman pedagang, kami mengimbau agar tetap tenang, menahan diri, dan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum," tutup Harianto. (fn)