Rako: Anggaran Operasional Komisi Informasi Sulut Nihil, Efisiensi Jangan Korbankan Hak Publik
Harianto Nanga mendesak Pemprov Sulut menyediakan anggaran operasional Komisi Informasi Sulawesi Utara demi menjamin pelayanan dan hak masyarakat atas informasi publik.
Sulut24.com - Ketua Organisasi Rakyat Anti Korupsi (Rako), Harianto Nanga, mengkritik dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Komisi Informasi Sulawesi Utara. Ia menyebut tidak tersedianya anggaran operasional yang memadai berpotensi menghambat pelayanan bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas informasi publik.
Menurut Harianto, keterbatasan anggaran tersebut bahkan menyentuh kebutuhan dasar administrasi, seperti alat tulis kantor (ATK). Ia menilai kondisi itu menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelayanan keterbukaan informasi.
“Porsi anggaran Komisi Informasi Sulawesi Utara sangat minim, bahkan untuk menutupi ATK-nya saja tidak mampu,” kata Harianto, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, keberadaan Komisi Informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, menurutnya, dukungan terhadap lembaga tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Harianto bahkan menggambarkan kondisi anggaran tersebut sebagai bentuk pelemahan terhadap fungsi Komisi Informasi. Ia menggunakan istilah “diamputasi” atau “disuntik mati” untuk mengkritik kebijakan yang dinilainya membatasi kemampuan lembaga itu dalam melayani masyarakat.
Harianto membandingkan dukungan anggaran pada pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini. Menurut dia, sebelumnya masih tersedia alokasi untuk kebutuhan operasional Komisi Informasi, sedangkan saat ini alokasi tersebut disebutnya tidak tersedia dengan alasan efisiensi.
“Kami berharap pemerintah yang sekarang seharusnya lebih baik dari pemerintah sebelumnya,” ujarnya.
Ia menilai efisiensi tidak dapat dijadikan pembenaran apabila penerapannya mengganggu pelayanan publik. Dalam pandangannya, semangat efisiensi yang disampaikan Presiden seharusnya diterapkan dengan tetap menjamin kebutuhan dasar pelayanan masyarakat.
“Alasan efisiensi tidak dapat dibenarkan ketika itu menyangkut pelayanan publik,” tegas Harianto.
Atas dasar itu, ia meminta Pemprov Sulut dan Dinas Kominfo mengevaluasi dukungan anggaran bagi Komisi Informasi. Ia berharap tersedia pembiayaan yang mencukupi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
“Kami meminta supaya ada iktikad baik, ada semangat membangun menuju Sulawesi Utara yang lebih maju, pelayanan yang lebih baik dengan kecukupan anggaran pelayanan,” katanya. (fn)