Mengikuti Instruksi Surat Edaran Pusat, Bawaslu Minut Nonaktifkan Badan Ad Hoc Di 10 Kecamatan

Anggota Bawaslu Minut Rahman Ismail

Sulut24.com - Minahasa Utara, Dalam rangka memfokuskan penanganan penyebaran Covid 19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menonaktifkan Badan ad hoc di 10 kecamatan yang telah dilantik beserta Panwaslu kelurahan/desa.

Hal itu disebabkan sejumlah tahapan Pilkada 2020 serentak yang ditunda.

Penonaktifan badan ad hoc itu berdasarkan surat edaran Bawaslu RI. Dengan surat edaran Bawaslu RI Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tertanggal 24 Maret, tentang pemberhentian sementara Panwaslu kecamatan serta Panwaslu kelurahan/desa.

Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Rahman Ismail SH menuturkan, dinonaktifkan sementara badan adhoc sesuai surat edaran. Karena penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

“Penonaktifan badan ad hoc mulai berlaku pertanggal 1 April 2020,” kata wartawan senior nonaktif ini, Senin (30/3/2020).

Lanjut Ismail, dalam surat edaran itu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk memastikan penundaan aktivitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh badan adhoc KPU, dalam hal ini PPK dan PPS.

“Sementara untuk Bawaslu Kabupaten, diminta untuk melakukan pemetaan terhadap situasi terkini terhadap perkembangan wabah Covid-19 yang berdampak terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini,” beber Ismail.

Ditambahkannya untuk pembayaran honorarium badan ad hoc ini, Sekretariat Panwaslucam dan Panwaslu serta Panwasludes diberikan atas output kerja bulan Maret dan tidak memberikan honorarium kepada Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah dilantik.

“Dalam masa penundaan ini, semua badan ad hoc tidak diberikan honorarium. Karena belum ada aktivitas ditingakat badan ad hoc, terkecuali uang oprasional yang akan diberikan,” tutupnya.
(Joyke)