Babak Baru, DPRD Sulut Setujui Rekomendasi Tambang Rakyat
 |
Ketua DPW APRI Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk (Foto: Istimewa) |
Sulut24.com - Tahuna, Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, DPRD Provinsi Sulawesi Utara akhirnya menyetujui rekomendasi terhadap masalah tambang rakyat di seluruh wilayah Sulut dalam rapat paripurna yang digelar Senin (5/10/2020) kemarin di Gedung DPRD Sulut.
Permasalahan tambang rakyat khususnya di wilayah nyiur melambai (sebutan lain Sulut, red) yang selama ini jadi perhatian Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) pasca penertiban yang dilakukan aparat Kepolisian ini lambat laun mulai mendapatkan titik terang.
Ketua DPW APRI Sulut yang juga Anggota DPRD Fraksi PDIP Dapil Bolmong Raya, Ir. Julius Jems Tuuk menyambut antusias disetujuinya rekomendasi tambang rakyat tersebut.
Menurut Jems Tuuk, perjuangan penambang rakyat jelas hanya untuk meminta perlindungan negara dan pemerintah bagi rakyat untuk mengolah hasil tambang di tanah milik sendiri.
Apalagi, sambung Tuuk, di masa Pandemi Covid-19 ini rakyat lagi susah mencari tambahan penghasilan untuk hidup dan aktivitas tambang bisa menjadi salah satu solusi pemecahannya.
Untuk itu, dirinya bersama APRI Sulut meminta DPRD sebagai wakil rakyat bisa menjadi pembela hak - hak penambang rakyat.
”Rakyat harus dilindungi saat menambang di tanah-nya sendiri, apalagi dalam kondisi Pandemi dan selama proses pengurusan perizinan itu dilakukan,” tegas Legislator yang cukup vokal ini.
Sebelumnya, rekomendasi tambang rakyat telah dibahas internal di Komisi 2 dan 3 DPRD Sulut bersama perwakilan penambang rakyat seluruh Sulawesi Utara pertengahan September 2020 lalu yang langsung disepakati untuk dibawa dalam rapat paripurna DPRD.
Mendengar hasil perjuangan tersebut, sejumlah warga penambang di Sangihe menyatakan syukur dan doa sambil berharap tindak lanjut rekomendasi tersebut bisa segera direalisasikan.
”Terima kasih buat APRI Sulut atas perjuangannya membela hak tambang rakyat,” ucap salah satu penambang asal Tabukan Selatan Tenggara.
(Johan)
