Di Rapimnas LMPP, Bambuta Sampaikan Rekomendasi Program Pembenahan Masalah Perbatasan Indonesia – Filipina - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Di Rapimnas LMPP, Bambuta Sampaikan Rekomendasi Program Pembenahan Masalah Perbatasan Indonesia – Filipina

 Jerry Bambuta saat membacakan poin rekomendasi di Rapimnas LMPP (Foto: Dok LMPP)

Sulut24.com – Bogor, Organisasi Kemasyarakatan Nasional LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP) untuk pertama kalinya menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 21-23 Oktober 2020 di Hotel Green Forest Bogor dan dihadiri oleh sebagian besar perwakilan pengurus daerah dari 34 provinsi se-Indonesia.

Pada rapimnas pertama tersebut, LMPP membahas arah perjuangan organisasi ke depan dalam rangka mengawal empat konsensus kebangsaan agar tetap lestari disetiap jengkal bumi Nusantara. Di mana nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika akan tetap kokoh tertancap dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rotte.

Pada kesempatan tersebut salah seorang putra tanah Porodisa (Kabupaten Kepulauan Talaud) Jerry Bambuta yang dipercayakan menjadi ketua komisi B pada rapimnas LMPP itu memaparkan rekomendasi program pembenahan masalah perbatasan Indonesia – Filipina.

Pada poin rekomendasi pertama Ia menyampaikan agar keamanan di wilayah perbatasan khususnya wilayah laut untuk lebih ditingkatkan karena menurutnya saat ini pengamanan wilayah laut di perbatasan Indonesia-Filipina masih mengalami keterbatasan.

“Dari komisi B dan C memberikan rujukan, semoga LMPP bisa bermitra dengan pemerintah mendorong sebuah kebijakan agar pengawalan keamanan di perbatasan akan lebih ditingkatkan,” ucapnya.

Namun Ia juga menekankan agar pemerintah tidak hanya mementingkan masalah keamanan “security” tapi Ia berharap pemerintah juga memperhatikan aspek “prosperity” atau pemerataan kesejahtraan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Jerry Bambuta saat menyerahkan naskah poin rekomendasi kepada Pimpinan LMPP (Foto: Dok LMPP)

“Di perbatasan yang paling dibutuhkan tidak hanya security tapi prosperity atau kesejahtraan. Jangan sampai penekanan terhadap “security” mengamputasi hak "prosperity” dari masyarakat yang ada di perbatasan,” tegas Bambuta.

Ia pun berharap agar LMPP pusat dan daerah dapat berkolaborasi untuk merakit sebuah dorongan kepada pemerintah agar nantinya pemerintah bisa melahirkan kebijakan untuk menjawab masalah-masalah terkait kesejahtraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Bambuta menuturkan bahwa saat ini nelayan di wilayah perbatasan masih terhimpit dengan mahalnya harga transport untuk memasarkan hasil tangkapannya ke wilayah Bitung. Selain itu Jerry menambahkan bahwa harga jual Ikan Tuna di wilayah perbatasan sangat rendah yaitu dikisaran limah puluh ribu rupiah per kilogram.

“Saya pernah lama di Mindanao Selatan dan saya pernah tinggal di Davao enam bulan, disana satu kilo Tuna dibeli dengan harga seratus limah puluh ribu sampai dua ratus ribu rupiah,” tutur Babuta.

Berkaitan dengan itu, Bambuta menuturkan bahwa komisi B menyodorkan rekomendasi langkah konkrit yang bisa dikerjakan yaitu membangun koperasi nelayan mandiri khsusnya di bidang armada tangkap.

“Kita menekankan pada armada tangkap karena wilayah kita luas tapi daya jelajah masyarakat kita kecil, mungkin LMPP pusat dan daerah memediasi akses bantuan kementrian terkait dalam mewujudkan kemandirian nelayan, ini yang mungkin bisa kita coba pikirkan bersama,” pungkasnya.

Lalu pada poin rekomendasi selanjutnya adalah terkait perekonomian di wilayah perbatasan “Bagaimana caranya kita melahirkan rekomendasi kebijakan yang bisa mendorong perekonomian di perbatasan untul bisa dihidupkan, aktivitas ekonomi dibuka sambil menandai bahwa wilayah tersebut adalah area Indonesia,” ucapnya.

Bambuta pun berharap kedepan akan ada kebijakan yang mempermudah koneksi antara wilayah perbatasan khususnya Nusa Utara untuk melakukan ekspor langsung ke wilayah Filipina.

“Mingkin kedepan kita akan coba pikirkan bagaimana misalnya antara Filipina dan wilayah Talaud ini bisa ada koneksi sehingga bisa eksport. Ini mungkin jadi catatan untuk dikaji bersama dan menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah,” ucap Bambuta.

(Fn)