Angka Golput Diprediksi Tinggi, Pangellu: KPU Harus Lebih Masif Berikan Sosialisasi
 |
Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Utara Supriyadi Pangellu (Foto: Dok Bawaslu Sulut) |
Sulut24.com - Manado, Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Utara Supriyadi Pangellu menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat untuk memberikan hak suara pada Pilkada 9 Desember mendatang.
Hal tersebut disampaikannya menyusul adanya kemungkinan peningkatan angka Angka golongan putih (Golput) pada Pilkada 2020.
Selain meyakinkan masyarakat terkait rasa aman dan nyaman dengan memberlakukan protokol kesehatan ketat, menurut Pangellu menuturkan pada proses simulasi KPU juga harus mengantisipasi adanya penumpukan antrian orang pada saat pencoblosan.
"Paling tidak KPU harus memetakan potensi-potensi yang akan muncul di TPS nanti seperti apa. Disa satu sepekan lebih ini seyogyanya KPU lebih memasifkan sosialisasi. Namun juga ke masyarakat sendiri, jika kampanye yang dilarang didatangi banyak orang, tapi justru ditabrak, kami meminta hal itu sewajibnya juga dilakukan saat pemilihan nanti. Masyarakat tidak perlu takut," tuturnya.
Pangellu juga menambahkan bahwa pemilu merupakan tanggungjawab bersama dan para peserta pemilu juga wajib meyakinkan masyarakat agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih.
"Sehingga itu kami juga sebagai pengawas pemilu turut mendorong agar angka paritisipasi pemilih 9 Desember nanti sesuai yang diharapkan bersama. Masyarakat mesti sadar bahwa nasib masa depan daerah lima tahun kedepan ditentukan saat masyarakat mendatangi TPS. Bawaslu menjamin suara rakyat tersampaikan dengan aturan-aturan yang berlaku," kata Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Sulut.
Pada kesempatan berbeda, Akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado Dr. Ferry Liando mengatakan bahwa golput merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi baik dalam setiap pemilu atau Pilkada.
Dr. Ferry Liando berujar kalau golput terjadi karena beberapa sebab, pertama ketidakpercayaan terhadap calon-calon yang sedang berkompetisi dan banyak pemilih yang trauma karena banyak janji-janji politik yang tidak dibuktikan ketika terpilih.
"Ketidakpercayaan itu menyebabkan mereka enggan untuk datang pemilih. Kemudian, karena kondisi sebagian masyarakat yang kini hidup dalam kondisi zona nyaman. Artinya memilih atau tidak memilih baginya tak akan mempengaruhi nasib. Golput terjadi karena sebagian masyarakat lebih tertarik untuk bekerja ketimbang untuk datang memilih. Pilkada tahun ini kemungkinan potensi masyarkat untuk tidak memilih bisa saja naik,"kata dosen pascasarjana itu," ucapnya.
Ia mengatakan bahwa kekhawatiran masyarakat akan Covid-19 merupakan hal yang wajar, sehingga Liando berpandangan bahwa kemungkinan masyarakat yang akan datang memilih ke TPS pada 9 Desember mendatang adalah masyarakat yang berhasil diperdaya oleh calon dengan politik uang, lalu masyarakat yang diancam atau terintimidasi. "Mereka sebagian besar adalah ASN dan keluarganya atau pemimpin agama dan keluargany," jelas Liando.
"Jadi mereka yang memilih datang ke TPS karena takut kehilangan jabatan atau takut tak mendapat fasilitas dari pemerintah. Masyarkat yang dipengaruhi politik aliran. KPU harus bekerja keras untuk meyakinkan publik bahwa suasana TPS itu aman dari Covid. Hanya dengan cara itu maka masyarakat akan datang ke TPS. Perlu inovasi bagi KPU dalam mensosialisasikan Pilkada aman dari Covid," sambung Liando.
Untuk itu Liando menuturkan sosialisasi dari KPU sangat penting untuk meyakinkan masyarakat akan keamanan saat memberikan hal pilih pada 9 Desember mendatang.
"Jelaskan mekanismenya, pembatasan jumlah pemilih, model antrian, tata cata mencoblos dan pemberian tinta pada jari. Semua prosedur itu harus bebas dari covid. Tentu penting bagi KPU untuk meyakinkan publik bahwa pencoblosan itu harus benar-benar aman. Semua KPPS harus ditempelkan hasil swab testnya di tempat yang terlihat oleh publik," ucapnya. (Fn)
