Dari SPBU ke Pasar: Kenaikan BBM Nonsubsidi Pertamina Ancam Harga Bahan Pokok
Suasana salah satu SPBU di Kota Manado (Foto: Sulut24/fn)
Sulut24.com, EKONOMI - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan ini terjadi di tengah lonjakan harga energi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi minyak dunia.
Penyesuaian ini merupakan yang pertama setelah Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga sama sekali pada 1 April 2026 demi menjaga stabilitas ekonomi.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa kenaikan hanya diterapkan pada tiga produk tersebut, sementara Pertamax dan Pertamax Green sengaja ditahan.
Sektor-sektor Yang Berpotensi Terdampak
Transportasi & Logistik — Risiko Sangat Tinggi
Bahan bakar menyumbang 30–40% dari total biaya operasional variabel armada truk. Kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex diperkirakan mendorong tarif pengiriman naik 10–20%, yang langsung berimbas pada ongkos distribusi barang ke seluruh Indonesia.
Industri Manufaktur & Pertambangan — Risiko Tinggi
Mesin berat di sektor ini bergantung pada Dexlite dan Pertamina Dex. Lonjakan biaya input berpotensi menekan margin keuntungan dan mendorong kenaikan harga barang produksi.
Sektor Pangan — Risiko Tinggi
Transmisi harga BBM ke inflasi pangan terjadi melalui naiknya biaya distribusi. Komoditas yang mengandalkan rantai pasok panjang paling rentan mengalami kenaikan harga di pasar.
Barang Konsumsi (Consumer Goods) — Risiko Sedang-Tinggi
Perusahaan seperti Indofood CBP, Unilever Indonesia, dan Mayora Indah berpotensi menanggung kenaikan biaya logistik (COGS) seiring melemahnya daya beli konsumen.
Kelas Menengah Pengguna Kendaraan Pribadi — Risiko Sedang
Pengguna Pertamax Turbo merasakan kenaikan langsung. Porsi kelas menengah yang terus menyusut ke 17.1% (2024) kini menghadapi tekanan pengeluaran tambahan di tengah kondisi “makan tabungan”.
Pengguna Pertalite & Biosolar — Relatif Aman
Masyarakat lapisan bawah dan UMKM yang bergantung pada BBM bersubsidi tidak terdampak langsung. Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak berubah hingga akhir 2026.
Ekonom Bhima Yudhistira dari Celios memperingatkan transmisi inflasi dari BBM dapat merambat ke seluruh sektor, termasuk pangan, dan berpotensi mendorong angka inflasi nasional menembus 6–7% pada April 2026.
Namun, pakar ekonomi energi Fahmy Radhi berpandangan lebih moderat menurutnya kenaikan yang hanya menyasar BBM nonsubsidi premium tidak akan memberi tekanan inflasi yang signifikan secara nasional, mengingat BBM subsidi tetap terjaga.
Di pasar modal, sentimen negatif sudah mulai terasa. IHSG tertekan ke kisaran 7.054–7.097, diiringi aksi jual bersih investor asing sebesar Rp 686,1 miliar dalam satu sesi. Secara kumulatif dalam sepekan, net sell asing mencapai Rp 24,60 triliun, terutama menyasar saham perbankan berkapitalisasi besar.
"Dengan dinaikkannya (BBM nonsubsidi), akan mengurangi beban substitusi yang harus dibayar APBN kepada Pertamina. Jadi, saya kira langkah itu sudah sangat tepat," jelas Pakar Ekonomi Energi, Fahmy Radhi dikutip dari Republika.
Pertamina menegaskan akan terus memantau dinamika harga minyak dunia dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026, meski tekanan fiskal dari selisih harga keekonomian terus meningkat. (fn)
