Soal Kasus Mandek, Kajati Sulut Akui Tak Tangani Kasus Internet Desa Di Sangihe

Kajati Sulawesi Utara, Dita Prawitaningsih SH MH (Foto: Ist)

Sulut24.com - Sangihe, Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mark-Up Pengadaan Internet Desa tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipastikan tak lagi ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara.

Hal ini terungkap saat Sulut24.com mencoba meminta konfirmasi ke korps baju cokelat tersebut. Kajati Sulawesi Utara, Dita Prawitaningsih SH MH dihubungi via WhatsApp soal perkembangan penanganan dugaan kasus Internet Desa menyatakan, Kejaksaan Tinggi Sulut tidak menangani kasus korupsi tersebut.

Prawitaningsih beralasan, kasus Internet Desa yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe, meski diadukan ke institusinya, namun kasus tersebut telah ditangani oleh Aparat Polres Kepulauan Sangihe.

"Kejati Sulut tidak menangani kasus Internet Desa karena sudah sementara ditangani Polres Sangihe," tegas Dita Prawitaningsih. 

"Untuk perkembangan kasusnya mungkin bisa ditanyakan ke Polres Sangihe," tambah Kajati wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Wakajati Sulut dan Wakajati Jawa Tengah ini.

Menyikapi persoalan tak diprosesnya kasus Internet Desa di Kajati Sulut, LP-KPK Komcab Sangihe sebagai Pelapor kasus tersebut langsung bereaksi. 

Wakil Ketua LP-KPK Sangihe, Frieg Dareho menyatakan kecewa dengan keputusan Kajati tidak menangani kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp. 2,5 miliar hanya karena telah ditangani Polres Sangihe.

Kekecewaan LP-KPK, kata Frieg cukup beralasan karena hingga saat ini proses penanganan di Polres Sangihe kami niliai jalan di tempat. 

"Satu tahun lebih, kita melihat tidak ada progres berarti di tangan Polisi. Untuk itulah, kita sangat berharap kasus ini ditangani serius oleh Kejati Sulut. Jika Kejati tak menangani dan di Polres Sangihe tak jalan, kapan kasus ini selesai?," tanya Dareho. (Johan)