Diskon Listrik Hingga September, Menkeu Siapkan 26,2 T untuk Bantuan Saat PPKM Darurat - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Diskon Listrik Hingga September, Menkeu Siapkan 26,2 T untuk Bantuan Saat PPKM Darurat

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto: Ist)

Sulut24.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas sejumlah anggaran Kementerian/Lembaga hingga Rp 26,2 triliun demi membantu penanganan PPKM Darurat. Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak kebijakan pembatasan.

"PPKM darurat tentu membutuhkan dukungan dan dalam hal ini pemerintah langsung meningkatkan beberapa keputusan untuk mendukung masyarakat," kata Sri Mulyani saat webinar Mid Year Economic Outlook, Rabu (7/7/2021.

Bantuan kebutuhan masyarakat sebagaimana dilansir dari detik..com Kamis (8/7/2021), diantaranya seperti diskon listrik perpanjang sampai September untuk 32,6 juta dengan anggaran Rp 1,91 Triliun, bantuan listrik Rp 420 miliar, bantuan produktif UMKM Rp 3,6 Triliun, bansos dipercepat dan dimajukan serta penerima ditingkatkan," katanya.

PPKM darurat telah berjalan dalam lima hari. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan stimulus untuk masyarakat yang terdampak pembatasan mobilitas, mulai dari diskon tarif listrik, UMKM hingga bantuan sosial.

Sri Mulyani lebih lanjut mengatakan, pihaknya melakukan refocusing APBN sebanyak Rp 26,2 triliun yang awalnya diperuntukkan bagi Kementerian atau Lembaga. Menurutnya, meskipun APBN diatur dalam Undang-undang namun tetap harus bergerak dinamis untuk membantu kebutuhan masyarakat di masa pandemi terlebih setelah hadirnya varian delta.

"Dengan kebutuhan yang dinamis, APBN dilakukan refocusing, kita akan membutuhkan Rp 26,2 triliun dari kementerian/lembaga (K/L) dan kita ambil dari beberapa fokus," ujarnya.

Lebih lanjut, ada beberapa kriteria belanja KL yang anggarannya akan diubah. Pertama, anggaran belanja yang bersumber dari rupiah murni, honorer, perjalanan dinas, paket meeting dan belanja jasa serta bantuan-bantuan yang dihibahkan atau pembangunan gedung-gedung kantor.

"(Pembangunan gedung kantor) yang bisa ditunda sehingga kita bisa memfokuskan untuk membantu masyarakat. Jangka menengah APBN kita harus kembali disehatkan tapi kita harus mengawal pemulihan ekonomi terus," kata Sri Mulyani.

Terbaru, dia mengatakan, bantuan akan ditambah dengan pemberian beras sesuai permintaan Presiden Joko Widodo kepada keluarga-keluarga yang terdampak.

"Bahkan tadi pagi diputuskan bapak Presiden untuk menambah bantuan beras bagi keluarga yang menerima bansos, ini juga sekaligus menyerap gabah petani yang sekarang meningkat panennya sehingga bisa menstabilkan harga petani dan membantu keluarga-keluarga," pungkasnya.(*/agi)