Pemda Lamban, Presiden: Masih Banyak Dana Bantuan Belum Disalurkan
Sulut24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut masih banyak dana bantuan sosial (bansos) yang belum disalurkan. Hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah daerah lamban bekerja.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyampaikan arahan terkait percepatan bansos dan percepatan belanja daerah. Bantuan yang dimaksud Presiden Jokowi berupa BST, BLT Desa, kemudian PKH. Ada juga sembako sampai bantuan kuota internat dan subsidi listrik diteruskan.
Disebut Presiden Jokowi, aneka program bantuan itu digulir untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat. Bahkan, pemerintah akan mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 juta.
"Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro dan Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak," kata Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (20/7/2021) di Jakarta.
Jokowi juga menyebutkan, masih banyak dana bantuan untuk dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan yang dianggarkan berjumlah Rp13,3 triliun untuk 514 kabupaten, kota dan, provinsi.
"Dari Rp 13,3 triliun yang dipakai baru Rp 2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Saya minta ini segera dikeluarkan," kata dia dalam arahan.
Presiden Jokowi juga menguraikan, untuk perlindungan sosial dianggarkan Rp 12,1 triliun namun baru terealisasi Rp 2,3 triliun dan belum ada 20% penyaluran.
Selanjutnya untuk dana desa anggarannya Rp 72 triliun total dan yang digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 28 triliun. Tetapi yang terealisasi Rp 5,6 triliun.
"Ini juga kurang dari 25%, ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tambah dia.
Berikut daftar sejumlah bansos yang diberikan perintah untuk masyarakat, antara lain:
* Program Keluarga harapan (PKH), diberikan kepada 10 juta keluarga selama 1 tahun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. Bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini, lalu untuk penyandang disabilitas dan lansia. kemudian bantuan anak sekolah seperti untuk anak SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2 juta.
* Kartu Sembako diberikan pemerintah kepada 18,8 juta keluarga masing-masing penerima sebesar Rp 400.000 dan dialokasikan dana Rp 49,89 triliun. Program ini diperpanjang hingga Agustus.
* Program Bantuan Beras Bulog, program ini memberikan bantuan minyak 10 kg untuk 28,8 juga keluarga yang menerima Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Sembako.
* Bantuan Sosial Tunai (BST) memberikan Rp 300 ribu untuk 10 juta keluarga yang bukan penerima PKH dan bukan penerima kartu sembako.
* BST Pemda, bantuan ini diberikan selama 6 bulan dengan membidik 5,9 juta KPM sebesar Rp 200 ribu.
* Diskon Listrik diberikan hingga Desember 2021 untuk 32,6 juta pelanggan. Rakyat yang menerima adalah yang memiliki daya 450 VA dan 900 VA. Potongan sebesar 50% dan 25%.
* Bantuan Biaya Abonemen yang diberikan kepada 1,14 juta pelanggan. Total anggaran sebanyak Rp 2,11 triliun.
* Kartu Prakerja diberikan kepada 8,4 juta peserta. Biaya yang dianggarkan Rp 10 triliun.
* Kuota Internet diberikan untuk siswa PAUD, siswa, mahasiswa sampai guru atau dosen. Anggaran sebesar Rp 8,53 triliun.
* BLT Desa ini diberikan kepada 8 juta keluarga masing-masing Rp 300 ribu setiap bulan selama satu tahun. Total anggaran Rp 28,8 triliun.(*/agi)
