FDW: Gugurkan Saja Jika Ada Oknum Pejabat yang Terlibat Mahar
Sulut24.com, MINSEL - Pernyataan keras dan tegas akhirnya keluar dari bibir Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, SH (FDW), menyusul dirinya dipanggil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE seputar isu yang berkembang terkait rencana perombakan Kabinet Minsel Perubahan.
Hal ini dikemukakan Bupati FDW saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (UK-JPTP), Kamis (26/08).
Bupati FDW mengaku telah dipanggil Gubernur Sulut terkait rencana perombakan kabinet. Menurut pengakuan Gubernur, sesuai informasi yang didapat dari KPK, bahwa di Kabupaten Minsel terindikasi ada praktek jual-beli jabatan.
"Dalam pertemuan tersebut, saya katakan secara tegas kepada pak Gubernur bahwa hal itu tidak benar!!," kata Bupati FDW dengan nada tinggi.
Dia pun mewarning para pejabat, baik peserta maupun pihak panitia seleksi (pansel) agar memperhatikan hal ini.
"Kalau ada yang coba-coba melakukan hal ini, tolong pansel laporkan kepada saya, dan gugurkan saja oknum-oknum yang coba-coba melakukannya. Karena oknum-oknum itu telah merusak proses dan hasil yang akan dicapai dalam kegiatan uji kompetensi ini,” tuturnya dengan sorot mata tertuju pada peserta dan pansel.
Ditegaskannya, pemberitaan-pemberitaan seputar rencana perombakan kabinet saat ini, sekali lagi tidak ada mahar, tidak ada jual beli jabatan dalam tahapan-tahapan seleksi termasuk uji kompetensi ini.
“Gugurkan saja jika ada peserta yang melakukan praktek tak terpuji ini,” perintahnya kepada pansel.
Mantan Direktur LBH Manado 3 periode ini mengaku bahwa dirinya membutuhkan orang-orang yang mampu melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai ASN, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang akan ditempati nanti disertai kesetiaaan, kejujuran, disiplin, dan prestasi-prestasi yang akan ditunjukkan. Ini dibutuhkan dalam rangka mengurus dan mengatur pemerintahan di Minsel, demi kesejahteraan rakyat Minsel.
“Saya butuh adanya kolaborasi yang saling mendukung dan saling menguntungkan diantara kita dalam mengelolah pemerintahan yang ada di Kabupaten Minsel. Saya butuh kerjasama serta tim yang kuat dan solid dalam mengelolah pemerintahan Kabupaten Minsel," imbuh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut 4 periode ini.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Minsel-Mitra 3 periode ini mengingatkan, kita semua memiliki kewajiban dalam pengabdian untuk mensejahterahkan rakyat. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi Covid-19 ini.
"Saya butuh bawahan yang siap bekerjasama, mampu bersinergi, bergandengan tangan, saling menopang, saling mengingatkan, saling mengisi dan melengkapi untuk mengabdi demi kesejahteraan rakyat Minsel,” tandasnya.
Ditambahkannya, peserta Uji Kompetensi JPTP memiliki hak untuk mengikuti proses seleksi. Peserta seleksi juga merupakan pejabat yang melebihi ribuan ASN yang lain di lingkup Pemkab Minsel. Namun semua tetap mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan.
“Saya berharap, tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh pansel, dapat diikuti secara baik dan benar. Saya juga berharap, pansel dapat bertugas melakukan proses dan tahapan ini secara independen, sesuai dengan tupoksi yang melekat pada pansel,” pungkas mantan Ketua Dewan Daerah WALHI Sulut ini. (Simon)
