Raker Komite II DPD RI-Kementerian PUPR, SBANL Akui Kehebatan Gubernur Olly
Sulut24.com, MINSEL - Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Stefanus B.A.N Liow, M.A.P atau yang lebih akrab disapa SBANL mengakui kehebatan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE.
Berkat jaringan terbilang luas dan lobi tingkat tinggi yang dimiliki Gubernur Olly, membuat banyak sarana prasarana dan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggalir deras di daerah Nyiur Melambai ini.
Pembangunan infrastruktur mencakup sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan, sangat mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan NKRI.
Hal ini disampaikan Senator SBANL dalam Rapat Kerja (Raker) Komite II DPD RI dengan Wakil Menteri (Wamen) PUPR RI John Wempi Wetipo, SH, MH, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/01/2022).
Dalam Raker ini, pihak Komite II DPD RI juga ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian PUPR RI terkait program kerja tahun 2022 di daerah.
Sebagai Wakil Daerah dan sesuai konstitusi negara, menjadi suatu pertanggungjawaban moral dan politik bagi Senator SBANL untuk menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah di pusat.
Seiring dengan pembangunan infrastruktur, Senator asal Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) ini juga mengingatkan Kementerian PUPR RI untuk memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
"Juga penataan drainase/saluran yang baik dan benar untuk meminilisasi kerusakan jalan dan terjadinya banjir. Selain itu, sangat mendesak juga untuk mendapat prioritas pembangunan jaringan air bersih," ujarnya sembari mencontohkan pipa air bersih di Kota Tomohon, Provinsi Sulut pada umumnya sudah bocor dan rusak, karena sudah sejak lama jaringan instalasinya.
Demikian pula daerah lainnya di Sulut, seperti Manado, Bitung, Minahasa Utara (Minut), Minahasa, Minsel, Minahasa Tenggara (Mitra) dan kabupaten/kota lainnya menjadi permasalahan penyediaan air bersih.
Menurut Senator SBANL, APBD tidak cukup, sehingga sangat membutuhkan pula topangan anggaran dari Kementerian PUPR.
Begitu pula adanya pembangunan infrastruktur, namun masih ada kendala pembebasan lahan dan belum tuntasnya biaya pembebasan lahan, agar segera diselesaikan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang representatif dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, diharapkan benar-benar tepat sasaran," pinta mantan Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM ini.
Pada kesempatan itu, Wamen PUPR John Wempi Wetipo menjelaskan kebijakan pelaksanaan program kerja Tahun 2022, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah.
"Untuk Provinsi Sulut, diantaranya Bendungan Lolak Bolaang Mongondow dan pembangunan Danau Tondano," ungkap Wamen Wetipo.
Mantan Bupati Jayawijaya Papua selama dua periode ini juga menjelaskan, untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 ini, Kementerian PUPR telah melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan penerima manfaat sekitar 1,8 juta pekerja.
"Untuk pelaksanaan program PKT tahun 2022, ditargetkan jumlah penerima manfaat hampir 700 ribu pekerja,” bebernya.
Guna percepatan pelaksanaan program tahun 2022, pihaknya juga akan melakukan kegiatan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang telah dimulai sejak Oktober 2021.
"Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak untuk lebih dari 1.400 paket pekerjaan,” terang Wamen Wetipo.
Raker Komite II DPD RI dipimpin tiga Wakil Ketua masing-masing Dr. Ir. Abudullah Puteh, Bustami Zainyddin, MH, dan Lukky Semen, SE.
Sedangkan Wamen John Wempi Wetipo didampingi Sekjen PUPR Mohammad Zainal, Irjen T. Iskandar, 5 Dirjen, Staf Ahli dan Kepala-Kepala Badan. (Simon)
