200 Triliun Dana Pemda Masih Menganggur di Bank
Sulut24.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam memberikan arahan kepada Gubernur hingga Walikota beberapa waktu lalu. Ia semakin kesal karena dana Pemda belum dimanfaatkan tetapi dibiarkan menganggur di bank.
Menurut Sri Mulyani seperti dikutip dari compas.com, Minggu (19/6/2022), pengelolaan anggaran daerah tidak tepat sasaran. Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) yang sepertiga dari APBN, sebagian besar digunakan hanya untuk membayar gaji. Dana Pemda yang ditransfer pemerintah pusat justru masih banyak yang menganggur di bank. Jumlahnya mencapai Rp200 Triliun.
Sri Mulyani mengatakan, keluhan Pemda soal kurang anggaran sudah dijawab pemerintah pusat dan menaikan TKDD. Pada tahun 2011 TKDD masih Rp4450 Triliun, tetapi sekarang sudah meningkat menjadi Rp 770 triliun.
"Kalau Bapak Ibu lihat belanja modal mengecil, anggarannya mau dinaikkan 2 kali lipat, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan. Artinya Bapak Ibu harus menjaga komposisi belanja ini," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menghitung, dana Pemda yang menganggur di bank hingga bulan Mei 2022 mencapai Rp 200 triliun, lebih besar dibanding bulan Mei 2021 yang jumlahnya Rp 172 triliun. Juga lebih besar dibanding bulan Mei 2020 yang berjumlah Rp 165 triliun.
Fenomena ini lantas membuat Sri Mulyani heran. Pemda kerap meminta tambahan anggaran, namun masih banyak dana yang menganggur di bank. Di sisi lain, banyak warga yang membutuhkan pembangunan infrastruktur lewat dana tersebut.
"Bukan karena enggak ada uangnya, transfer kami ke daerah itu rutin. Memang ada beberapa persyaratan, tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis, ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani kesal.
Wanita yang akrab disapa Ani ini menjabarkan, realisasi belanja Pemda hingga akhir Mei 2022 sebesar Rp 223 triliun. Realisasi ini turun 17 persen (year on year/yoy) dari Rp 270 triliun pada Mei 2021. Rp 113 triliun cuma buat bayar gaji. ‘’Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. 17 persen, bukan 1 persen, (bukan) 5 persen. Tapi 17 persen," ucapnya.
Lebih lanjut, belanja Rp 223 triliun hingga akhir Mei 2022 juga didominasi oleh belanja pegawai, yakni untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mencatat, pembayaran gaji mencapai Rp 113 triliun. Sedangkan belanja modal yang notabene dianggarkan untuk infrastruktur dasar seperti akses air bersih hanya Rp 12 triliun, itu pun lebih rendah dibanding tahun lalu Rp 14 triliun.
"Bapak Ibu sekalian lihat begitu nerima transfer dari pusat, langsung gampang bayar gaji aja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13, itu enggak perlu leadership. Wong ada by account by number, (tinggal transfer saja). Yang perlu dipikirkan, kan, ya tadi kenapa belanja barangnya banyak," seloroh Ani.(*/ag)
