Komisi V DPR-RI dan Kementerian PUPR Tegaskan Korban Bencana Alam Amurang Harus Direlokasi
Sulut24.com, MINSEL - Komisi V DPR-RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) menegaskan, areal di sekitar lokasi bencana alam di Kelurahan Uwuran Satu dan Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tidak layak dijadikan kawasan pemukiman.
Areal tersebut dinilai rawan bencana, dan berpotensi terjadinya kembali bencana serupa.
"Apalagi, kawasan pemukiman warga yang amblas akibat bencana alam abrasi Pantai Amurang, merupakan tumpukan sedimen kiriman dari Gunung Soputan selama puluhan tahun. Karena itu, struktur tanahnya sangat labil dan mudah terjadi longsoran," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR RI, Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 dalam pemaparannya saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel, di Hotel Sutanraja Amurang, Kamis (30/06/2022).
Solusi terbaik yang ditawarkan kepada pihak Pemkab Minsel, yakni menyiapkan lahan relokasi bagi para pengungsi yang menjadi korban akibat bencana alam abrasi Pantai Amurang.
"Masyarakat tidak boleh membangun kembali tempat tinggal di sekitar lokasi bencana. Ini merupakan zona rawan bencana. Mau tidak mau, masyarakat yang terdampak bencana alam harus direlokasi," timpal Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus, S.Sos, M.Si yang turut dibenarkan oleh Dirjen SDA Ir. Jarot Widyoko, Sp-1.
Diketahui, Tim Komisi V DPR-RI bersama mitra kerja Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke lokasi bencana alam di Amurang, Kabupaten Minsel, Kamis (30/06/2022).
Kunker tersebut dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi pasca bencana abrasi Pantai Amurang.
Tim Komisi V DPR-RI yang berkunjung ke Kabupaten Minsel terdiri dari Ketua Komisi Lasarus, S.Sos, M.Si dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sarce Bandaso Tandiasik, SH dari Fraksi PDIP, Harvey B. Malaihollo, juga dari Fraksi PDIP.
Kemudian Chen Sui Lan dari Fraksi Partai Golkar, H. Syahrul Aidi Maazat, Lc, M.A dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Athari Ghauti Ardi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) didampingi jajaran Sekretariat DPR-RI.
Menjawab pertanyaan wartawan, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Ir. Yudha Handita Pandjirawan, MT, MBA menegaskan, Jembatan Ranowangko II yang telah amblas tidak akan dibangun kembali.
"Bila memang harus dibangun kembali jembatan baru, lokasi pembangunannya disarankan sejauh 100 meter dari titik terakhir terjadinya longsoran. Percuma jika dibangun lagi di lokasi yang sama," tandas Pandjirawan.
Alternatif lain yang dapat dilakukan yakni pembangunan duplikasi Jembatan Ranowangko I yang terletak di ruas Jalan Trans Sulawesi atau pelebaran ruas Jalan Trans Sulawesi.
Terkait pembangunan rumah khusus di lahan relokasi, Kasubdit Wilayah III Direktorat Rumah Khusus Ditjen Perumahan, Prakarsa Yoga, ST, MT mengatakan, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 07/PRT/M/2022 Tentang Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
Menurutnya, rumah khusus yang dibangun dilakukan dengan ketentuan antara lain luas lantai bangunan paling rendah 28 m2 dan paling tinggi 36 m2 atau tipe 36.
"Rumah khusus berbentuk rumah tunggal, rumah kopel atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung," jelas Prakarsa Yoga dalam pemaparannya.
Ia menambahkan, proses pembangunan rumah khusus dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan.
"Juga mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan unsur kearifan lokal," ujar Prakarsa Yoga.
Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya, Ir. Anang Muchlis, Sp. PSDA dalam pemaparannya menjanjikan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi para pengungsi di areal relokasi.
Selain membawa rombongan petinggi dari Kementerian PUPR RI, Komisi V DPR-RI dalam kunker spesifik ini juga turut memboyong para petinggi dari Kementerian Perhubungan RI.
Diantaranya Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Ir. Hengki Angkasawan, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Bitung Bambang Gunawan, M.Mar.E, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bitung Stanislaus W. Wetik, SE, Kepala KSOP Kelas III Manado R. Sadeli, M.Mar.Eng, serta para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II dan Kelas III di daerah ini
Turut hadir pula Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar Irwan Slamet, Kepala Biro Perencanaan Basarnas Moh. Barokna Haula, Kepala Stasiun Geofisika Manado Tony Agus Wijaya, Kepala Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Rio Marthadi, dan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Bitung Andi Cahyadi.
Dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, tampak hadir Kepala Dinas PUPR Alexander Watimena, ST, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Izak Rey, SE, M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Drs. Joy Oroh.
Dari jajaran Pemkab Minsel, turut hadir Bupati Franky Donny Wongkar, SH, Wakil Bupati (Wabup) Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th, Penjabat Sekretaris Daerah Glady Nova Lynda Kawatu, SH, M.Si didampingi para Asisten di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Minsel.
Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Minsel Royke Ronald Durand, ST, MT, Kepala BPBD Minsel Thorie Recky Joseph, SH, MM, Kepala Dinas Perhubungan Minsel Vera Lasut, AP, M.Si, Kepala Dinas Sosial Minsel Sofie Sumampouw, S.Pd, M.Si, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Minsel Franky Mamangkey, SIP, dan sejumlah pejabat teras lainnya.
Dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minsel, tampak hadir Kapolres Minsel AKBP C. Bambang Harleyanto, SIK, dan Komandan Kodim (Dandim) 1302/Minahasa Letkol Inf. Ircham Effendy.
Usai menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Minsel di Hotel Sutanraja Amurang, Komisi V DPR-RI bersama rombongan didampingi oleh Bupati Franky Wongkar dan Wabup Petra Rembang bersama unsur Forkopimda Minsel langsung turun meninjau lokasi bencana.
Lokasi bencana yang ditinjau adalah kawasan icon wisata 'I Am Amurang' di belakang kompleks pasar ikan, di Pasar 54 Amurang.
Selanjutnya meninjau posko pengungsi di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang.
Di lokasi ini, selain berinteraksi langsung dengan para pengungsi, tim Komisi V DPR-RI juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai sebesar Rp20 juta.
Dilanjutkan dengan berkunjung ke lokasi pembangunan 120 bilik hunian sementara bagi ratusan warga terdampak bencana alam, di lokasi perkebunan Kelurahan Bitung, tepatnya jalan menuju Desa Kilometer Tiga, Kecamatan Amurang.
Komisi V DPR-RI mengakhiri lawatannya di Kabupaten Minsel dengan meninjau lahan relokasi seluas 5 hektar yang dihibahkan oleh Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O. E Kandouw, di lokasi perkebunan Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat. (Simon)
