Hasil RDP, DPRD Minut Keluarkan Rekomendasi, Edwin Nelwan: Kemanusian Harus Dibayarkan
Tiga anggota DPRD Kab. Minut (Foto: Ist)
Sulut24.com, MINUT - DPRD Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat dengar pendapat lintas komisi I, II dan III, dengan sejumlah kontraktor terkait pembayaran proyek fisik tahun 2020 yang belum dibayarkan.
Rapat Dengar Pendapat tersebut dilaksanakan Selasa (18/3/2025) di ruangan rapat Ketua DPRD Minut.
Adapun dalam RDP tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi yang isinya dari sisi kemanusian proyek ini memang harus dibayarkan.
"Karena proyek ini benar-benar dikerjakan dan fasilitas proyek itu sudah digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian regulasinya sudah mengatur untuk dibayarkan, saya kira tidak masalah proyek ini dibayarkan," kata Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara Edwin Maurits Nelwan. Selasa (18/3).
Dijelaskannya, tidak ada konsekwensi hukum apabila pemerintah kabupaten Minahasa Utara untuk membayar proyek ini. Karena ada legal standingnya yakni Putusan Pengadilan.
Hal yang sama juga dikatakan salah satu anggota DPRD Minahasa Utara Nontje Maramis.
"Memang layak dibayarkan, karena pekerjaan.proyek fisik memang ada dan sudah digunakan. Kemudian sudah ada juga putusan pengadilan," kata Maramis dengan senyum.
Wakil Ketua DPRD Minut Cynthia Imelda Erkles SAB dengan nada singkat menjelaskan bahwa pekerjaan proyek fisik ini memang harus dibayarkan karena bangunan proyeknya ada dan sudah dimanfaatkan dan regulasi yang mengatur pembayarannya sudah ada lewat putusan pengadilan.
"Terkecuali ada konsekwensi hukum ketika melakukan pembayaran , tapi hal ini tidak ada, karena pekerjaan proyek fisiknya memang ada, bangunannya sudah dimanfaatkan dan ada putusan pengadilan untuk dibayarkan," tutup Erkles.
Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri 6 orang pelaksana proyek, Dinas Perkim, Diknas, PUPR dan Bagian Hukum Sekdakab Minut.
Anggota DPRD Minut yang hadir diantaranya Ketua Komisi II DPRD Minut Ricky D. Lumentut, Joseph Dengah, Christian Kululu, Richardno Tatuil dan Hanny Koloay. (Joyke)