Pj. Bupati Kepulauan Talaud Laporkan Kesiapan PSU dalam Rapat Koordinasi Kemendagri
Suasana Rapat Koordinasi Nasional (Foto: Dok Humas Pemkab Talaud)
Sulut24.com, TALAUD - Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Talaud, Dr. Fransiscus E. Manumpil, melaporkan kesiapan Talaud dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (3/4).
Rapat yang berlangsung secara virtual ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta aparat keamanan dari TNI dan Polri.
Dalam laporannya, Pj. Bupati Talaud menegaskan bahwa persiapan PSU di wilayahnya telah mencapai tahap final. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung operasional KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri telah terealisasi. Ia memastikan seluruh instansi terkait dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.
PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 April 2025, dengan lokasi pemungutan suara di Kecamatan Esang.
Proses pemungutan suara akan dilaksanakan di sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di delapan desa, dengan total 3.007 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, sebanyak 63 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dilantik dan mendapatkan bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi serta profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas.
Pj. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan PSU berjalan dengan aman, damai, dan transparan. Ia menyampaikan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan bersama penyelenggara pemilu dan aparat keamanan guna menjamin kelancaran setiap tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut Kemendagri menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi PSU serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan.
Sinergi ini dinilai krusial dalam menjaga integritas demokrasi serta memastikan legitimasi hasil pemilihan di Kabupaten Kepulauan Talaud.(Ezra/fn)