PMKRI Soroti Bonus Demografi: Tanpa Lapangan Kerja, Jadi Bencana Nasional
Ilustrasi (Foto: ist)
PHK Capai 26 Ribu Orang per Mei 2025, PMKRI Desak Pemerintah Bertindak
Sulut24.com, MANADO - Ketua Presidium PMKRI Cabang Manado Periode 2023-2025, Agnes Laratmase, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Menurutnya, banyaknya lulusan baru dari perguruan tinggi tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai oleh pemerintah.
“Yang kita lihat saat ini, penyediaan lapangan pekerjaan dari pemerintah sangat kurang dan hal ini memaksa anak-anak muda untuk terjun ke dunia bisnis, di antaranya bisnis food and beverage (f&b), yang pada dasarnya tidak sesuai dengan latar belakang ilmu mereka,” ujar Agnes, Sabtu (24/5).
Ia menilai bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha pemula masih minim. Para pelaku usaha justru dibebani berbagai kewajiban berat, seperti tingginya biaya sewa tempat usaha dan kendala perizinan.
“Itu yang kami dapati di lapangan. Kami berharap pemerintah segera membuka lapangan kerja yang luas bagi lulusan baru dan para pekerja yang terkena PHK,” tegas Agnes.
Selain membuka lapangan kerja, PMKRI juga menyoroti rumitnya proses rekrutmen di sektor formal. Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi salah satu contoh nyata yang dianggap terlalu panjang dan membingungkan bagi banyak pencari kerja.
PHK Terus Meningkat, Pengangguran Usia Produktif Mengkhawatirkan
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2025, sebanyak 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Provinsi dengan jumlah PHK tertinggi antara lain Jawa Tengah (10.695 orang), DKI Jakarta (6.279 orang), dan Riau (3.570 orang).
Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja. Meskipun angka ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, jumlah absolut penganggur meningkat sebesar 83.450 orang.
PMKRI menilai kondisi ini sangat berbahaya jika dibiarkan, terutama menjelang puncak bonus demografi Indonesia pada tahun 2045.
“Kalau tidak segera ditangani, pengangguran di usia produktif akan menjadi bencana demografi yang bisa meningkatkan angka kemiskinan dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan,” kata Agnes.
Desakan: Pelatihan Praktis dan Reformasi Rekrutmen
Sebagai solusi, PMKRI mendorong pemerintah untuk memperbanyak program pelatihan keterampilan praktis yang tidak diajarkan di bangku sekolah maupun kuliah. Pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang benar-benar siap pakai sesuai dengan kebutuhan industri.
Agnes juga mengajak pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sistem rekrutmen kerja, khususnya di sektor publik. Proses yang terlalu rumit seperti pada seleksi CPNS dinilai menyulitkan banyak pencari kerja, terutama mereka yang baru lulus.
“Pemerintah harus membuka akses kerja yang mudah dan adil, tidak menyulitkan, dan memberikan peluang bagi semua kalangan,” pungkasnya.
Proyeksi Lapangan Kerja Baru Masih Terbatas
Sebagai respons terhadap krisis PHK, pemerintah pusat tengah merancang program relokasi sejumlah perusahaan besar ke Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada dua perusahaan tekstil global yang akan merelokasi produksinya ke Jawa, dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 67.800 orang hingga akhir 2025.
Namun, PMKRI mengingatkan bahwa proyek-proyek industri besar saja tidak cukup.
“Tanpa strategi menyeluruh yang melibatkan pelatihan, insentif usaha mikro, dan pembukaan akses kerja di berbagai sektor, angka pengangguran akan tetap tinggi,” ujar Agnes. (fn)