Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp 134,9 Triliun untuk Program Prioritas Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: ist)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembukaan anggaran hasil efisiensi ini ditujukan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, pangan, dan operasional kementerian baru.

Sulut24.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah membuka blokir anggaran senilai Rp 134,9 triliun hingga 24 Juni 2025, guna mendanai program-program prioritas nasional setelah dilakukan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

Langkah ini dilakukan untuk mengakselerasi pelaksanaan program strategis, termasuk proyek infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan bagi kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.

"Anggaran yang tadinya kami kunci, sekarang dibuka. Tidak selalu untuk kegiatan yang sama, tapi disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional sesuai arahan presiden," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7).

Dari total Rp 134,9 triliun, sekitar Rp 48 triliun dialokasikan kepada 23 kementerian/lembaga baru, sementara sisanya sebesar Rp 86,9 triliun diberikan kepada 76 kementerian/lembaga lainnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan efisiensi anggaran senilai Rp 306,7 triliun, terdiri atas Rp 256,1 triliun dari kementerian/lembaga dan Rp 50,6 triliun dari transfer ke daerah.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja negara meningkat dari Rp 24 triliun pada Januari menjadi Rp 196 triliun pada Maret 2025, mencerminkan percepatan pengeluaran setelah pembukaan blokir anggaran dilakukan.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan anggaran akan terus dilakukan secara selektif berdasarkan kesiapan program dan efektivitas belanja. 

“Kami pastikan bahwa setiap anggaran yang dibuka memiliki dampak terhadap masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan optimalisasi realisasi APBN 2025 agar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah direvisi pada kisaran 4,7 hingga 5 persen. (fn)