Warga Curhat ke DNB: Proyek Mangkrak, Listrik Padam, Obat Kosong
Defit Nicot Bee saat berdialog bersama masyarakat (Foto: ist)
Warga Keluhkan Infrastruktur, Kesehatan, hingga Pertanian.
Sulut24.com, TALAUD - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Golkar, Defit Nicot Bee (DNB) menggelar reses masa sidang II tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) III pada 9–10 Juli, dengan titik kegiatan di Kecamatan Damau dan Kabaruan, termasuk Desa Birang.
Kegiatan reses tersebut bertujuan menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pupuk dan bantuan untuk nelayan.
"Warga meminta agar pembangunan jembatan Ighik–Birang dipercepat karena jembatan sementara dari kayu kelapa sudah rapuh dan menyebabkan kecelakaan," ujar Defit Nicot Bee di sela-sela dialog bersama warga di Desa Birang, Kamis (10/7).
Warga juga mengeluhkan proyek air minum tahun 2021–2022 senilai sekitar Rp. 1,2 miliar yang dinilai dikerjakan asal-asalan. Mereka mendesak agar proyek tersebut diaudit secara menyeluruh. Selain itu, perbaikan pipa utama dan jaringan distribusi air bersih ke rumah-rumah juga menjadi kebutuhan mendesak.
Di bidang kesehatan, keluhan mencakup kosongnya stok obat untuk pasien BPJS di puskesmas dan rumah sakit. Warga juga mendorong pengoperasian optimal RS Pratama Damau dengan peningkatan fasilitas penunjang.
Dalam sektor pendidikan, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan bantuan beasiswa akhir studi yang telah diajukan mahasiswa ke Dinas Pendidikan.
“Banyak mahasiswa dari wilayah ini yang menanti kepastian pencairan beasiswa untuk menyelesaikan kuliahnya,” kata salah satu tokoh masyarakat.
Pada aspek pemerintahan, warga meminta pengawasan ketat terhadap proyek desa dan pengelolaan Koperasi Merah Putih agar berjalan transparan dan adil.
Keluhan pemadaman listrik yang sering terjadi oleh ULP PLN Mangaran juga mencuat, disertai usulan penambahan mesin pembangkit.
Kelompok tani dan nelayan menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan pupuk subsidi, jalan produksi, pendampingan penanganan hama pala, serta permintaan bantuan mesin dan alat tangkap ikan.
“Semua aspirasi ini akan kami bawa ke rapat pembahasan bersama eksekutif sebagai dasar pengajuan pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Defit. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga terealisasi di lapangan.
Reses merupakan mekanisme konstitusional bagi anggota legislatif untuk menyerap masukan langsung dari konstituen dan memperjuangkannya dalam kebijakan daerah. (ep)