RAKO Ungkap Minimnya Anggaran Jalan Nasional Sulut Hambat Pengaspalan Baru
Ketua LSM RAKO Harianto Nanga (Foto: Sulut24/fn)
Investigasi LSM sebut BPJN terkendala dana, jalur utama Manado–Bitung alami penurunan kualitas.
Sulut24.com, MANADO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) mengungkapkan hasil investigasi bahwa keterbatasan anggaran menghambat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara dalam melakukan pengaspalan baru di sejumlah ruas jalan nasional. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas infrastruktur, termasuk jalan Manado–Bitung.
Ketua LSM RAKO, Harianto Nanga, mengatakan metode tambal sulam yang selama ini dilakukan tidak lagi efektif karena tingkat kerusakan jalan cukup parah.
“Diperlukan pengaspalan baru agar jalan dapat bertahan lebih lama, terlebih jalur tersebut kerap dilalui kendaraan dengan tonase berat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9).
RAKO menyebut hasil pengumpulan informasi dan kajian di lapangan menunjukkan BPJN tidak melakukan pengaspalan baru di sejumlah titik yang rusak.
Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk perbaikan menyeluruh.
“Kami lihat tahun ini hampir tidak ada pengaspalan baru, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami menarik kesimpulan bahwa BPJN sepertinya mengalami keterbatasan anggaran,” kata Harianto.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ruas Manado–Bitung merupakan jalur utama penunjang aktivitas ekonomi di Sulawesi Utara. Jalan tersebut menjadi akses strategis menuju kawasan industri Bitung serta pelabuhan internasional.
RAKO mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar melobi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana infrastruktur.
“Jika BPJN terkendala anggaran, maka pemerintah provinsi harus turun tanga melakukan lobby anggaran ke pusat, karena
kalau tidak segera ditangani, kualitas infrastruktur jalan nasional di Sulut akan terus menurun,” ujar Harianto.
Ironisnya, Sulut yang merupakan kampung halaman Presiden Prabowo Subianto justru terancam menghadapi kerusakan jalan yang lebih parah akibat keterbatasan dana.
Harianto Nanga berharap pemerintah pusat dapat menaruh perhatian atas permasalahan tersebut, sehingga upaya peningkatan kualitas jalan nasional di Sulut tidak hanya menjadi wacana. (fn)
