Senator Ni Luh Djelantik Desak Evaluasi Total Program MBG Usai Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Diduga Keracunan - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Senator Ni Luh Djelantik Desak Evaluasi Total Program MBG Usai Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Diduga Keracunan

Senator Ni Luh Djelantik (kiri) dan suasana perawatan siswa yang diduga keracunan makanan (kanan) (Foto: ist)

Menu ikan cakalang dalam program Makanan Bergizi Gratis diduga picu ratusan pelajar sakit.

Sulut24.com, BANGGAI KEPULAUAN – Ratusan siswa di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) pada Rabu (17/9/2025).

Korban terdiri dari pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekitar 200 siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing sesaat setelah menyantap menu ikan cakalang yang disediakan. 

Sebagian di antaranya harus dilarikan ke Rumah Sakit Trikora Salakan untuk mendapatkan penanganan medis.

Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banggai Kepulauan mendirikan tenda darurat di halaman depan RS Trikora Salakan. Langkah ini ditempuh karena jumlah korban terus bertambah. Berdasarkan data awal, dari sekitar 3.000 penerima MBG di wilayah tersebut, ratusan siswa kini tercatat sebagai korban.

Anggota DPD RI Ni Luh Djelantik menilai insiden ini sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi total program MBG. 

“Hentikan bila perlu. Berikan kewenangan pada orang tua atau sekolah mereka. Jangan sampai kita jadi algojo, menghancurkan harapan anak dan orang tua mereka hanya demi memaksakan program yang jelas-jelas telah menyebabkan ribuan anak sakit,” kata Ni Luh dalam pernyataanya yang diunggah melalui laman media sosial Facebook pribadinya. 

Ia menegaskan, program yang dimaksudkan untuk meningkatkan gizi justru berulang kali menimbulkan masalah di lapangan, terutama pada aspek pengawasan dan distribusi makanan. 

“Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap fakta ini,” tambahnya.

Hingga kini, otoritas kesehatan setempat masih melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. (fn)