Bupati dan Wabup Talaud Bantu Pemulangan Tiga Warga Diduga Korban TPPO di Myanmar
Suasana penyerahan bantuan (Foto: Sulut24/ep)
Dana pribadi digunakan untuk membantu
kepulangan warga yang diselundupkan dan dipaksa bekerja sebagai scammer.
Sulut24.com, TALAUD - Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah dan Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambungan membantu pemulangan tiga warga Talaud yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.
Bantuan diberikan untuk memastikan AR, MT dan GB dapat kembali ke Indonesia setelah dilaporkan dipaksa bekerja sebagai penipu daring di wilayah konflik.
Ketiga warga tersebut awalnya dijanjikan pekerjaan di luar negeri pada Agustus 2025. Mereka berangkat dari Manado menuju Jakarta dan Thailand, sebelum diselundupkan secara ilegal ke Myanmar.
Di lokasi penempatan, para korban disebut mengalami tekanan fisik ketika gagal memenuhi target kerja.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Talaud, Djemi Laluraa, menyerahkan bantuan keluarga korban di Melonguane, Jumat (28/11).
“Ini bentuk tanggung jawab moral Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ketika ada warga kesulitan apalagi di luar negeri kami tidak akan tinggal diam,” kata Laluraa.
Laluraa mengatakan bantuan itu berasal dari dana pribadi pimpinan daerah, yang digunakan untuk pembelian tiket pesawat dan kebutuhan kepulangan korban.
Keluarga para korban menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.
“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Tuhan memberkati dalam tugas dan pengabdian,” ujar Efmon Tamo, ayah dari MT.
Regen Bawole, ayah dari AR, menyampaikan pernyataan serupa.
“Terima kasih atas bantuan sehingga anak-anak kami bisa kembali ke Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Wem Anumpitan, kakek dari dua korban asal Melonguane, menambahkan, “Kami tak bisa membalas kebaikan ini. Kami hanya bisa mendoakan.”
Kasus dugaan TPPO dengan modus rekrutmen pekerja migran ilegal meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Asia Tenggara, menurut sejumlah laporan kepolisian dan lembaga internasional.
Korban umumnya dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun berakhir dipaksa bekerja dalam operasi kejahatan siber lintas negara.
Pemerintah daerah berharap kepulangan tiga warga Talaud ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menggunakan jalur resmi penempatan kerja ke luar negeri. (ep)