Diskusi Publik Satukan Aksi Basmi Korupsi Siap Digelar, RAKO: Pemerintah dan APH Diharapkan Bawakan Materi Terbaik
LSM Rakyat Anti Korupsi targetkan dialog dua arah antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan peserta untuk memperkuat pencegahan serta penindakan korupsi.
Sulut24.com, MANADO – Diskusi publik bertajuk “Satukan Aksi Basmi Korupsi” akan digelar pada 17 November 2025 di Ballroom Swiss-Belhotel Maleosan, Kota Manado, menghadirkan puluhan organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok antikorupsi.
Kegiatan ini bertujuan mendorong dialog dua arah antara pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) mengenai program pencegahan serta penindakan korupsi.
Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) sekaligus ketua Garuda Astacita Nusantara (GAN) Sulawesi Utara Harianto Nanga, mengatakan sedikitnya 35 organisasi mahasiswa, 10 organisasi kemasyarakatan, dan puluhan kelompok anti korupsi telah mengonfirmasi kehadiran.
Harianto mengatakan sebagai panitia, pihaknya mengharapkan perwakilan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat hadir dan memberikan sosialisasi kepada organisasi mahasiswa serta kemasyarakatan mengenai program gubernur dalam pencegahan korupsi dan bagaimana penindakan aparat penegak hukum terhadap laporan korupsi yang ditangani.
“Kami harapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi bagaimana program gubernur dalam pencegahan korupsi dan bagaimana penindakan APH terhadap laporan korupsi yang ditangani dan sedang berproses serta membuka ruang diskusi bersama para peserta,” ujar Harianto, Sabtu (15/11).
“Kami ingin ada diskusi dua arah yang menghasilkan solusi. Keterbukaan informasi adalah kunci sukses program yang dicita-citakan,” lanjutnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dipastikan hadir dan menjadi salah satu pemateri.
Panitia juga menyiapkan sesi pemberian penghargaan kepada media, lembaga, badan publik pemerintah, dan mitra yang dinilai berkontribusi dalam transparansi dan pencegahan korupsi.
Menurut Harianto, RAKO ingin memastikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai koridor, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan APH.
“Komunikasi dua arah dapat menghilangkan keraguan terkait upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari meningkatnya inisiatif masyarakat sipil dalam mengawasi tata kelola pemerintahan, di tengah besarnya perhatian publik terhadap efektivitas lembaga antikorupsi dan upaya pemerintah meningkatkan transparansi. (fn)