Mantan Anggota DPRD Talaud Keluhkan Pelayanan BBM APMS yang Tutup Sepihak - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Home / Talaud

Mantan Anggota DPRD Talaud Keluhkan Pelayanan BBM APMS yang Tutup Sepihak

Hariyono Bowonseet saat akan mengisi BBM di APMS (Foto: ist)

Penutupan APMS sejak siang hari pada 24 Desember disebut memaksa warga membeli BBM mahal di pengecer.

Sulut24.com, TALAUD – Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2009–2014, Hariyono Bowonseet, mengeluhkan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di APMS Kordakel, Kecamatan Kabaruan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat, menyusul penutupan operasional sejak pukul 12.00 Wita pada 24 Desember 2025.

Bowonseet, yang akrab disapa Harbo, mengatakan penutupan APMS dengan alasan urusan keluarga dan waktu istirahat pekerja menyebabkan warga kesulitan memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari.

“Akibat APMS tutup, masyarakat terpaksa membeli BBM di kios pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal,” kata Harbo, Rabu (24/12).

Ia menyebut sebagian warga bahkan tidak bisa mengisi BBM sama sekali dan terpaksa menggunakan botol seadanya, seperti botol air mineral, untuk mendapatkan bahan bakar.

Menurut Harbo, kondisi tersebut sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja, melaut, maupun menjalankan aktivitas ekonomi harian.

“Bagaimana dengan kebutuhan BBM kendaraan masyarakat kalau APMS tutup sepihak seperti ini?” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keluhan yang disampaikan ke pihak pusat selama ini kerap dianggap berlebihan. 

Namun, jika kondisi pelayanan BBM tidak kunjung diperbaiki, masyarakat siap menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sulawesi Utara.

Harbo berharap pemerintah dan pihak terkait, termasuk pengelola APMS dan Pertamina, memberikan perhatian serius agar distribusi BBM di wilayah kepulauan seperti Talaud berjalan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah perbatasan dan kepulauan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk transportasi, logistik, dan aktivitas ekonomi, sehingga gangguan pelayanan berpotensi berdampak luas pada kehidupan warga. (ep)