Biaya Pilkada Jadi Sorotan, Ketua RAKO Kritik Sistem Partai Politik
Ilustrasi (AI-generated image/Sulut24.com)
Harianto Nanga: Mengembalikan Pilkada ke DPRD bukan solusi, justru kemunduran demokrasi.
Sulut24.com - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi (RAKO) sekaligus Ketua Garuda Astacita Nusantara (GAN) Sulawesi Utara, Harianto Nanga, menilai mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung, melainkan karena terlalu banyaknya partai politik yang terlibat dalam proses tersebut.
Menurut Harianto, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD bukan solusi, bahkan merupakan kemunduran demokrasi.
Ia menegaskan, jika pemerintah ingin menekan biaya Pilkada, maka yang harus dilakukan adalah penyederhanaan partai politik, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung.
“Kalau Presiden ingin Pilkada murah, yang dibatasi itu jumlah partai, bukan Pilkada yang dikembalikan ke DPR. Itu justru kemunduran demokrasi,” ujar Harianto, Jumat (9/1).
Ia menjelaskan, idealnya sistem kepartaian disederhanakan hanya menjadi dua blok besar, yakni koalisi dan oposisi, sehingga dalam pengambilan keputusan politik hanya ada dua pilihan, diterima atau ditolak.
Harianto juga mengkritisi fungsi DPR yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat, namun dalam praktiknya justru lebih sering tunduk pada kepentingan ketua partai.
“Secara teori DPR mewakili rakyat, tapi faktanya ketika sudah terpilih yang diwakili justru aspirasi ketua partai. Inilah yang merusak demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, partai politik saat ini semakin jauh dari nilai demokrasi karena didominasi oleh kepentingan bisnis dan kekuasaan elite.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat demokrasi tidak lagi bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Partai sekarang lebih fokus mempertahankan kekuasaan dan kepentingan bisnis. Semakin lama sistem ini dipertahankan, semakin jauh kita dari kemakmuran,” katanya.
Terkait wacana Pilkada dipilih DPRD, Harianto menilai mekanisme tersebut tidak menjamin bebas dari praktik korupsi. Ia bahkan mengingatkan potensi gratifikasi dalam bentuk kepentingan politik jauh lebih berbahaya.
“Pilkada lewat DPRD tidak menjamin bebas gratifikasi. Yang paling berbahaya itu gratifikasi kepentingan. Jadi ini hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya kinerja DPR dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Menurutnya, sebagian besar keputusan DPR hanya berujung pada rekomendasi tanpa solusi konkret.
Harianto menegaskan, hakikat demokrasi sesungguhnya sederhana, yakni adanya persetujuan atau penolakan atas kehendak rakyat. Karena itu, pemilihan langsung tetap menjadi bentuk demokrasi paling ideal.
“Esensi demokrasi itu sederhana, sepakat atau tidak. Dan hakikat demokrasi adalah memilih langsung,” kata Harianto.
Ia menambahkan, mahalnya Pilkada selama ini lebih disebabkan oleh praktik jual beli suara, bukan oleh keterlibatan rakyat dalam pemilihan.
Sebagai solusi, Harianto mendorong penyederhanaan sistem kepartaian dan pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu.
“Kalau partai disederhanakan, misalnya hanya dua, calon juga hanya dua. Itu jauh lebih murah. Selain itu, ke depan Pilkada harus memanfaatkan teknologi, tidak lagi bergantung pada kertas, dengan data pemilih yang rapi dan valid,” pungkasnya. (fn)