Dinilai Sebagai Upaya Merampas Kebebasan Rakyat, Fraksi PDIP Minahasa Utara Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Novie Paulus (Foto: ist)
PDI Perjuangan Minahasa Utara Tegaskan Penolakan Pilkada Dipilih DPRD, Dinilai Mundurkan Demokrasi.
Sulut24.com, MINAHASA UTARA - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat dan dikembalikan kepada DPRD dinilai salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Minahasa Utara Novie Paulus sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi.
Tidak hanya itu, wacana tersebut sebagai upaya merampas kebebasan rakyat dalam memilih kepala daerah yang terbaik.
"Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Merampas hak pilih rakyat. Sikap PDI-P tegas, kami tegas menolak segala hal yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini," tegas Novie Paulus, Selasa (13/1/2026).
Dikatakan Novie Paulus tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengalihkan Pilkada langsung oleh rakyat ke DPRD. Termasuk alasan besarnya anggaran pelaksanaan Pilkada dan alasan-alasan lainnya.
"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan itu, termasuk soal besarnya anggaran dan alasan-alasan lainnya. Sebab tidak ada hal yang lebih berharga dari menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dan memberikan kebebasan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya," ujarnya.
Rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk mengalihkan Pilpres dan Pilkada dari DPR maupun DPRD ke pemilihan secara langsung oleh rakyat.
"Perjuangan itu harus kita ingat dan kita hargai, semua itu tidak lain hanya untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Rakyat punya hak untuk memilih wakil rakyat, rakyat juga punya hak memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin di daerah. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apapun, biarkan rakyat merdeka dengan pilihannya," tegasnya.
Terkait banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjebak korupsi, Novie Paulus mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bebas dari perilaku korupsi.
"Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang kita bunuh, bukan lumbung padinya yang kita bakar. Intinya memang tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi tidak ada kesalahan yang lebih besar dari merampas hak rakyat," pungkasnya.
Novie Paulus menegaskan sudah 53 Tahun PDI Perjuangan menangis dan tertawa bersama rakyat.
"Jadi kami akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat," tutup Novie Paulus.(Joyke)