Zulkifli Hasan Kukuhkan Irvan Sumare sebagai Ketua PAN Talaud 2026–2031
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Kukuhkan Kepengurusan PAN Kabupaten/Kota di Tondano, Tekankan Konsolidasi Organisasi.
Sulut24.com, TALAUD - Irvan Sumare dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2026–2031 oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI PAN Sulawesi Utara yang digelar secara hybrid di Tondano.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Musda VI PAN Sulut yang dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pengurus wilayah, sebagai upaya konsolidasi struktur partai di tingkat daerah.
Musda yang berlangsung pada Minggu (15/2) itu disebut sebagai momentum penguatan tata kelola organisasi dan konsolidasi kader berbasis nilai demokrasi modern.
Di bawah arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama jajaran DPP, serta kepemimpinan Ketua DPW PAN Sulawesi Utara Ashabul Kahfi dan Sekretaris Wilayah Arianto Haji Djaafar, kegiatan tersebut menegaskan komitmen partai dalam membangun struktur yang profesional dan adaptif.
Irvan Sumare menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musda yang dinilainya menjadi fondasi penting bagi penguatan organisasi di tingkat daerah.
“Sebagai kader yang mewakili DPD PAN Kabupaten Kepulauan Talaud, saya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Musda ini yang menjadi fondasi organisatoris yang penting bagi penguatan struktur partai serta peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujar Irvan.
Ia menambahkan, hasil Musda diharapkan menjadi landasan institusional untuk memperkuat integritas organisasi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan kader.
“Kami ingin mendorong kontribusi nyata PAN dalam pembangunan sosial politik daerah,” katanya.
Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai politik nasional yang memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota.
Di Sulawesi Utara, PAN terus melakukan konsolidasi internal menjelang agenda politik daerah dan nasional mendatang.
Musda VI PAN Sulut digelar secara hybrid dengan partisipasi pengurus dari berbagai kabupaten/kota di provinsi tersebut. (ep)