Dino Patti Djalal Desak Prabowo Kurangi Kunjungan Luar Negeri, "Satu dari Enam Hari Dihabiskan di Luar Indonesia"
Mantan Dubes RI untuk AS itu menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara paling sering bepergian ke luar negeri di dunia, dan mengusulkan lima langkah konkret untuk efisiensi diplomasi tanpa mengorbankan substansi hubungan internasional.
Sulut24.com, NASIONAL - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk secara signifikan memangkas frekuensi kunjungan ke luar negeri. Peraih Bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo itu menyuarakan keprihatinannya melalui akun Instagram pribadinya, mengatasnamakan komunitas hubungan internasional dan sebagian besar masyarakat Indonesia.
"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ucap Dino dalam unggahannya, Sabtu (30/5/2026).
Rekor yang Mengkhawatirkan: Pemimpin Paling Sering ke Luar Negeri di Dunia
Dino mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukannya terhadap seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo menempati posisi teratas sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
"Semenjak menjabat jadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri. Tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," tegasnya.
Dino juga mempertanyakan keberlanjutan pola ini ke depan. "Sangat tidak mungkin dalam delapan belas bulan ke depan Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," ujarnya.
Beban Keuangan Negara yang Tidak Kecil
Selain soal frekuensi, Dino menyoroti besarnya biaya yang ditanggung negara untuk setiap kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Ia merinci berbagai komponen pengeluaran, mulai dari biaya tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan, hingga uang harian seluruh delegasi dan perangkat pendamping.
"Perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," kata Dino, seraya menambahkan bahwa pemborosan ini memicu persepsi negatif di masyarakat bahwa perjalanan presiden ke luar negeri "cenderung boros dan bersifat jalan-jalan."
Lima Saran Konkret untuk Diplomasi yang Lebih Efisien
Dino tidak hanya mengkritik ia mengajukan lima rekomendasi yang disebutnya dapat menghemat anggaran negara tanpa mengorbankan kualitas diplomasi.
Pertama, mengandalkan video call atau telepon untuk komunikasi dengan pemimpin dunia. Dino menilai bahwa substansi pertemuan bilateral kerap hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara selebihnya diisi basa-basi, jamuan, dan seremonial yang tidak esensial.
"Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri. Dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," jelasnya.
Sebagai teladan, Dino menyebut Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah 17 kali menelepon Presiden AS Donald Trump tanpa sekalipun menggelar pertemuan bilateral tatap muka meskipun Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar Meksiko.
Lebih jauh, dalam sebuah kunjungan kerja ke Spanyol, Sheinbaum bahkan memilih terbang menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi sebagai bentuk keteladanan penghematan.
Kedua, menerapkan formula 1+8 dalam forum internasional, setiap kali menghadiri forum multilateral, Presiden dijadwalkan untuk bertemu setidaknya delapan kepala negara lain yang hadir di forum yang sama. Dino mengingatkan adanya sejumlah permintaan bilateral yang tidak ditanggapi, termasuk dari Presiden Finlandia Alexander Stubb saat Sidang Umum PBB di New York tahun lalu, serta dari seorang kepala pemerintahan negara ASEAN dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina.
"Konon permintaan Presiden Finlandia untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York tidak pernah direspons entah kenapa," ungkap Dino.
Ketiga, perencanaan kunjungan yang lebih terstruktur dan transparan. Dino mengkritik sejumlah kunjungan yang disebutnya dilakukan "secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas." Ia menyebut kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia di tengah bencana banjir Sumatera sebagai contoh kunjungan yang "dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat."
"Rencana kunjungan internasional presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya. Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan minimal seminggu sebelum hari-H," sarannya.
Keempat, lebih banyak menerima tamu negara di dalam negeri ketimbang terbang ke luar negeri. Dino mencontohkan gaya diplomasi Presiden Tiongkok Xi Jinping yang dikenal jauh lebih sering menerima tamu kenegaraan di Beijing.
Kelima, mendelegasikan misi diplomatik yang bersifat taktis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Dino menekankan bahwa Menlu perlu melepaskan diri dari peran sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden dan fokus sepenuhnya pada pengelolaan politik luar negeri secara mandiri.
"Ingat Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden. Mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," pungkas Dino. (fn)