Mesin Baru PLN Melonguane Dipertanyakan, Tokoh Masyarakat: Jangan Poles Mesin Lama - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Mesin Baru PLN Melonguane Dipertanyakan, Tokoh Masyarakat: Jangan Poles Mesin Lama

Ilustrasi (AI-generated image/Sulut24.com)

Tokoh masyarakat Talaud, Godfried Timpua, mempertanyakan kondisi mesin pembangkit "baru" PLN ULP Melonguane yang dinilai tidak menyelesaikan masalah pemadaman listrik.

Sulut24.com, TALAUD - Polemik pengadaan mesin pembangkit listrik baru di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Melonguane kembali mencuat ke permukaan. Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, Godfried Timpua, secara terbuka mengkritisi kondisi mesin tersebut yang dinilai tidak memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, meski telah diresmikan dengan seremoni besar dan berbagai janji pasokan listrik yang lebih stabil.

Kedatangan mesin yang diklaim sebagai "mesin baru" oleh PLN sempat disambut antusias oleh warga Talaud. Peresmian berlangsung meriah, cat mesin tampak mengilap, papan nama berdiri megah, dan janji-janji soal keandalan pasokan listrik mengalir kepada publik.

Namun harapan itu tak bertahan lama. Pemadaman listrik masih terus berulang, mesin dilaporkan kerap mengalami gangguan, dan masyarakat pun mulai mempertanyakan kondisi sesungguhnya dari unit pembangkit tersebut.

"Mesin baru itu datang dengan seremoni, tepuk tangan, dan janji terang bagi rakyat. Tetapi waktu berjalan, listrik tetap padam dan mesin sering bermasalah. Masyarakat mulai bertanya, apakah benar itu mesin baru atau hanya mesin lama yang dipoles agar terlihat meyakinkan," ujar Godfried, Jumat (29/5/2026).

Godfried menegaskan, persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai isu teknis kelistrikan. Di balik seringnya pemadaman, berbagai spekulasi telah berkembang di tengah masyarakat mulai dari dugaan persoalan distribusi bahan bakar solar, pembengkakan biaya operasional, hingga kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

Bagi Godfried, kondisi ini secara langsung menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik.

"Rakyat tidak membutuhkan pencitraan. Rakyat membutuhkan kejujuran dan transparansi," tutur Godfried.

Ia menambahkan, setiap kali listrik padam, yang rusak bukan hanya mesin tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pelayanan negara.

Godfried mendesak pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk segera hadir memberikan penjelasan terbuka kepada publik, serta memperketat pengawasan atas pengelolaan sistem kelistrikan di wilayah Kepulauan Talaud.

"Jika benar ada praktik curang di balik penderitaan rakyat, maka itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap hak rakyat," katanya.

Lebih jauh, Godfried mengingatkan bahwa bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, listrik memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar kebutuhan energi. Ketersediaan listrik menyentuh langsung akses pendidikan, layanan kesehatan, dan denyut ekonomi rakyat sehari-hari.

"Listrik bukan hanya soal energi, tetapi soal keadilan bagi rakyat," ujarnya.

Ia pun memperingatkan bahwa jika tidak ada penjelasan yang dapat diterima akal oleh masyarakat, opsi aksi turun ke jalan bisa menjadi pilihan terakhir.

"Jika rakyat tidak mendapatkan penjelasan yang masuk akal, maka satu-satunya cara adalah rakyat turun ke jalan menuntut keadilan," ucap Godfried dengan nada tegas. (Ezra)