Jalan Trans Sulawesi Rusak, LSM Anti Korupsi Sulut Siap Bawa Bukti ke Menteri PU
Kantor BPJN Sulut (Foto: ist)
Dana Pemeliharaan Miliaran Rupiah Dipertanyakan, Aktivis Kumpulkan Data Lapangan.
Sulut24.com, MANADO - Kondisi Jalan Trans Sulawesi dan ruas jalan Bolaang Mongondow Timur (Boltim) serta Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) di wilayah 2 kian memprihatinkan. Lubang menganga tersebar di sepanjang jalur strategis tersebut, memantik pertanyaan serius dari kalangan aktivis anti korupsi terkait penggunaan dana pemeliharaan yang dikucurkan setiap tahun dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Wakil Ketua LSM Anti Korupsi Sulut, Jhon Sumolang, secara tegas mempertanyakan ke mana dana pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah 2 itu mengalir, mengingat kondisi infrastruktur yang ada sama sekali tidak mencerminkan adanya perawatan rutin yang memadai.
"Dana pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah ini setiap tahun berbanrol miliaran rupiah, tapi kondisi jalannya penuh lubang dan jembatannya pun terkesan sudah tidak terpelihara. Ini yang kami pertanyakan," ujar Jhon Sumolang, Kamis (25/6/2026).
Jhon Sumolang mengungkapkan bahwa dirinya telah turun langsung ke lapangan selama satu minggu untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kondisi riil jalan serta jembatan di sepanjang ruas tersebut. Seluruh temuan itu akan dikompilasi menjadi bahan evaluasi komprehensif.
"Data yang kami kumpulkan selama sepekan di lapangan ini akan kami jadikan bahan evaluasi untuk dibawa langsung ke Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta," tegasnya.
Langkah tersebut ditempuh karena Jhon menilai kondisi kerusakan sudah berada di luar ambang toleransi perawatan normal.
Menurutnya, baik ruas jalan maupun sejumlah jembatan di kawasan itu terkesan dibiarkan tanpa pemeliharaan yang layak, meski anggaran rutin terus dialokasikan tiap tahun anggaran.
Dalam temuan lapangannya, Jhon Sumolang secara khusus menyoroti kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut. Ia menilai pihak-pihak inilah yang semestinya dimintai pertanggungjawaban atas kondisi infrastruktur yang dinilai jauh dari kata layak.
"Pejabat Pembuat Komitmen dan penanggung jawab ruas dalam hal ini Satker perlu dievaluasi. Anehnya, baik jembatan maupun jalan terkesan sudah tidak terpelihara," kata Jhon.
Evaluasi terhadap Satker dan PPK terkait diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pengawasan penggunaan anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan nasional, khususnya di wilayah 2 Sulawesi Utara.
Jalan Trans Sulawesi merupakan jalur arteri nasional yang menjadi tulang punggung konektivitas darat di Pulau Sulawesi.
Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut pada ruas ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung pada kelancaran arus logistik dan perekonomian daerah di Boltim dan Bolsel. (fn)